Serapan Anggaran Rendah, Appi akan Evaluasi Besar-besaran

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memacu serapan anggaran di sisa 4 bulan terakhir. Appi menilai, serapan anggaran masih sangat rendah.

Kata Appi, kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Karena pemerintah kota tidak hanya dituntut mengejar angka serapan, tetapi juga memastikan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Karena itu harus dipacu di sisa waktu yang ada," ujar Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Appi meminta seluruh pimpinan OPD tidak menjadikan pola kerja tahun-tahun sebelumnya sebagai alasan untuk mempertahankan ritme serapan anggaran yang sama. Ia menargetkan realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar dapat mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun anggaran nantinya.

"Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda," tegas Munafri.

Menurutnya, jika pola pelaksanaan anggaran masih menggunakan cara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka hasil yang dicapai juga berpotensi tidak mengalami perubahan signifikan.

"Kalau tahun lalu cara yang kita lakukan dengan capaian cuma di angka 85 persen, kalau masih begitu terus, ya tahun ini harus meningkat," imbuh Appi.

Orang nomor satu Kota Makassar itu, bahkan mengingatkan, idealnya memasuki Agustus, capaian serapan anggaran pemerintah kota sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen, namun faktanya masih di kisaran 40,96 persen.

Appi menekankan, percepatan serapan anggaran bukan semata-mata untuk mengejar angka dalam laporan administrasi. Lebih jauh, anggaran yang telah dialokasikan harus segera berputar di tengah masyarakat dan menghasilkan manfaat langsung.

"Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Pemkot Makassar, lanjut Appi, nantinya juga akan mengukur seberapa besar belanja yang dikeluarkan pemerintah dibandingkan dengan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

"Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan dan manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat secara utuh. Ini akan kita bahas," jelasnya.

Dalam paparannya, ia mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah. Pertama, faktor perencanaan. Ia menilai masih terdapat perencanaan yang terlalu optimistis, kegiatan yang belum benar-benar siap dilaksanakan, hingga target yang tidak realistis.

Dampaknya, kegiatan akhirnya tertunda dan pelaksanaan anggaran menumpuk pada akhir tahun. Karena itu, Munafri meminta kepala OPD tidak menyerahkan sepenuhnya urusan perencanaan kepada jajaran perencana.

Menurutnya, kepala OPD harus memahami secara utuh alasan sebuah program dianggarkan, besaran anggarannya, proses pelaksanaannya hingga target yang ingin dicapai.

"Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan," tegasnya.

Kedua, faktor pengadaan. Menurut Appi, keterlambatan juga dapat terjadi karena dokumen belum siap, proses tender atau seleksi terlambat, desain belum tuntas, hingga adanya kebutuhan dan kendala lapangan.

Kondisi tersebut kemudian berdampak pada tertundanya belanja modal maupun pengadaan barang dan jasa.

Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Munafri mengingatkan agar setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Perubahan desain, kebutuhan tambahan dan kendala lapangan harus sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Ia menilai manajemen risiko dan mitigasi harus menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan.

"Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu," tuturnya.

"Apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim hujan, seperti apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim kemarau," tambah Appi.

Keempat, persoalan administrasi. Appi menyoroti pentingnya memastikan administrasi pada tahap awal, proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akhir saling terkoneksi.

Kelima, cash flow atau arus pembayaran. Menurut politisi Golkar itu, penjadwalan pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan.

Jangan sampai pembayaran justru dikejar pada penghujung tahun karena sejak awal tidak direncanakan dengan baik.

"Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol, lagi-lagi kembali ke fungsi-fungsi pengawasannya juga harus berjalan," katanya.

Keenam, faktor sumber daya manusia dan manajemen. Appi menyerukan Pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya terjadi pergantian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berpotensi mengganggu kesinambungan pekerjaan.