Dugaan Korupsi Pembangunan RS Batua, Polisi Didesak Periksa Banggar DPRD Makassar
Kadir menjelaskan anggaran pembangunan RS Batua sempat dibahas dan disetujui di Banggar DPRD Makassar. ACC juga sangat curiga ada yang sengaja mengintervensi kasus ini agar tidak berjalan.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk menyeret semua pihak di dugaan korupsi proyek pembangunan RS Batua. Termasuk di Banggar DPRD Makassar.
Diketahui, Banggar DPRD Makassar menyetujui realisasi anggaran pembangunan RS Batua sebesar Rp25, 5 miliar yang bersumber dari APBD di tahun 2018.
Direktur ACC Sulawesi Kadir Wakonubun meminta Ditreskrimsus Polda Sulsel agar melakukan pengusutan secara luas terkait aliran dana uang haram tersebut.
"Itu perlu dilakukan, karena anggarannya sempat dibahas dan disetujui di Banggar DPRD Makassar. Kami juga sangat curiga ada yang sengaja mengintervensi kasus ini agar tidak berjalan. Karena sudah naik di tahap penyidikan tapi belum ada tersangka," ungkap Kadir Wokanubun, Kamis (21/1/2021).
Diketahui pembangunan RS Batua merupakan proyek prioritas milik pemerintah kota Makassar. Kabarnya, dari hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengerjaan pembangunan RS Batua ditemukan kerugian senilai Rp7 miliar.
"Sebaiknya kasus ini diambil alih saja oleh Mabes Polri, karena Polda kami anggap tidak serius dan terkesan mengulur-ulur perampungan penyidikannya. Padahal sejak awal kegiatan pembangunan rumah sakit ini masuk dalam temuan BPK dengan nilai kerugian negara yang tentunya cukup jelas," jelasnya.
"Evaluasi semua penyidiknya. Kok kasusnya sudah lama ditangani bahkan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan tapi belum juga ada penetapan tersangka. Jadi tidak butuh waktu lama menuntaskan penyidikannya dan segera tetapkan tersangkanya," pungkasnya.
Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widony Fedri menyebutkan banyak ketidaksesuaian kondisi bangunan di lapangan. Dari pengamatan pihaknya, memungkinkan adanya kesalahan pada konstruksi.
"Ada kejanggalan dalam konstruksi ini. Saya melihat kondisi di sini memang banyak kekurangan," ujarnya.
Disebutkan Widony, secara konstruksi memang terlihat janggal. Ada dinding bangunan yang tidak kuat dan beberapa tiang penyangga yang bengkok.
Di dinding lantai basemen juga ada getaran. Kualitas beton terlalu tipis. Tangga juga tidak memenuhi standar layak. Semua itu menjadi parameter awal adanya penyimpangan.
BPK rencananya akan meninjau lokasi proyek pada 21Januari hari ini. Hasil peninjauan ini bagian dari audit yang akan dilakukan. Jika ditemukan ada penyimpangan yang mengarah pada kerugian negara maka prosesnya akan ditangani Polda Sulsel.
Ditanya soal kemungkinan penetapan tersangka dalam waktu dekat, Widony menolak merinci terlalu jauh. Menurutnya, prosesnya akan sampai ke sana setelah ada hasil audit dan ditemukan kerugian negara.
