Djusman Tantang Polisi Usut Proyek Pemagaran Bandara Toraja: Jangan Tunda

TATOR, PEDOMANMEDIA- Djusman AR, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar mendesak Polres Tana Toraja mengusut proyek pembangunan pagar Bandara Toraja. Polisi diminta tak membiarkan wacana hanya bergulir di ruang publik.

"Jangan ditunda-tunda. Kita tidak ingin jangan sampai banyak wacana akan dilakukan penyelidikan namun tidak ada actionnya," ungkapnya, Sabtu (22/5/2021).

Kata Djusman, polisi tidak perlu menunggu laporan resmi dari masyarakat. Apalagi ini proyek dengan anggaran besar.

Proyek pemagaran Bandara Toraja sudah menghabiskan Rp12 miliar. Proyek ini terhenti karena anggaran diklaim tak mencukupi. 

"Artinya tanpa laporan resmi wajib hukumnya bagi aparat penegak hukum apakah kepolisian atau kejaksaan untuk menindaklanjutinya," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya mendukung kepolisian dalam menyelidiki dugaan korupsi tersebut. Tetapi ia berharap penyelidikan tak diulur ulur. 

"Polisi tidak boleh membiarkan segala dugaan apalagi menyangkut korupsi itu bersilewaran atau hanya berkecamuk di ruang publik. Publik menanti actionnya," katanya.

Sebelumnya, Kapolres Tana Toraja AKBP Sarly Sollu menyatakan kesiapan pihaknya menindaklanjuti mangkraknya proyek pemagaran Bandara Toraja. Ia siap memulai pengusutan.

"Kita selidiki," tegas Sarly kepada PEDOMANMEDIA, Rabu (19/5/2021).

Hanya saja Sarly belum bisa berbicara banyak. Ia akan mempelajarinya lebih jauh.

Sementara itu anggota DPRD Tana Toraja Kristian HP Lambe mendesak dilakukannya audit terhadap proyek pemagaran Bandara Toraja. Kristian menyebut perlu ada kejelasan mengenai penyebab mandeknya proyek agar tidak memicu spekulasi.

"Saya berharap kepala bandara segera meminta inspektorat pusat untuk mengaudit pekerjaan pagar Bandara Toraja. Kita perlu tahu ke mana saja Rp12 miliar itu," kata Kristian, Rabu (19/5/2021).

Menurut Kristian, proyek ini harusnya sudah rampung. Keterlambatan ini dipertanyakan. Karena ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya.

Kristian menyebutkan, keterlambatan bisa terjadi karena faktor anggaran. Kedua, mandeknya proyek juga memungkinkan karena ada penyimpangan.

"Karena itu perlu audit. Kita bisa mendeteksi itu jika ada audit. Kan menjadi tanda tanya anggaran Rp12 miliar habis sementara hasil pekerjaan kelihatan masih sangat minim," papar Kristian.

Kristian menyebutkan, ada banyak yang harus digali dalam proyek ini. Termasuk jika tidak sesuai dengan perencanaan maka PPK harus dimintai pertanggungjawaban.

"Kalau memang tidak sesuai dengan perencanaan maka PPK harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang sudah digelontorkan oleh pusat," ucapnya.

Kristian yang juga Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja menambahkan, soal kualitas pekerjaan atau keterlambatan itu menjadi ranah kontraktor. Sehingga segala konsekuensi atas ketimpangan pada proyek akan kembali pada kontraktor.

"Mengenai kualitas pekerjaan maka rekanan atau kontraktor harus diberikan sanksi administrasi denda keterlambatan dan bila perlu diblack list," ujarnya.

Proyek pemagaran Bandara Toraja mendapat banyak sorotan setelah mandek sejak 2020. Proyek ini menelan anggaran Rp12 miliar.

Mandeknya proyek ini dibenarkan otoritas bandara. Kepala Bandara Toraja Anas Labakara mengungkapkan, proyek tak bisa dilanjut karena kekurangan anggaran. Dia mengakui proyek ini menelan Rp12 miliar.

"Pemasangan pagar tahun lalu, tapi belum cukup anggaran untuk di pasang semua," bebernya, Senin (17/5/2021).

Anggaran proyek ini seluruhnya bersumber dari APBD. Proyek dikerjakan oleh PT Widya Rahmat Karya.

"Proyek ini bersumber dari dana APBN tahun 2020 sebanyak Rp12 miliar dengan luas tanah yang dipagar sebanyak 141 he dengan ketinggian pagar 2,4 meter," jelas Anas.

Anas belum bisa merinci lebih jauh kapan proyek ini akan berlanjut. Ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi dari pemerintah pusat.

Bandara Toraja diresmikan Maret 2021. Bandara Toraja menjadi ikon baru daerah itu.

Ada tiga bupati Tana Toraja yang berperan besar dalam terwujudnya Bandara Toraja. Mereka menjadi peletak dasar ikon baru ini.

Ketiga bupati itu adalah Bupati JA Situru (2005-2010), Bupati Theofilus Allorerung, (2010-2015) dan Bupati Nicodemus Biringkanae (2015-2020). Mereka membelah 3 gunung dan 2 sungai untuk membuat landasan pacu (runway) dan box culvert.

Total anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 958 miliar (APBN). Ini belum termasuk APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kabupaten Tana Toraja. Bandara Toraja dibangun selama 15 tahun (2005-2020), dan diresmikan 18 Maret 2021.