Rehab Puluhan Sekolah di Takalar Bermasalah, Laksus Duga Ada Bagi-bagi Proyek

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Proyek rehabilitasi sejumlah sekolah di Kabupaten Takalar ditengarai bermasalah. Aktivis menemukan beberapa kejanggalan yang berpotensi mengarah pada korupsi.

"Ada beberapa masalah yang kita temukan. Mulai dari proses tender, sampai indikasi bagi-bagi proyek," terang Direktur Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) Muh Ansar, Kamis (30/9/2021).

Ansar mengaku telah menurunkan tim untuk menginvestigasi puluhan hingga ratusan proyek rehabilitasi sekolah di sana. Proyek itu meliputi rehab dan bangun baru gedung SD dan SMP tahun 2021.

Dari hasil investigasi kata Ansar ditemukan indikasi penyimpangan. Selain tender, juga terjadi dugaan monopoli proyek.

"Bahkan ada pihak-pihak tidak berkompeten ikut mengerjakan proyek. Ini menunjukkan indikasi ada bagi-bagi proyek," jelasnya.

Kejanggalan lain menurut Ansar, pada sisi administratif. Banyak yang beda dengan yang dilampirkan di SIRUP LKPP dengan LPSE. Dalam tender proyek, bunyi paket yang ditampilkan rehab sekolah bersama perabotnya.

"Kami mempertanyakan kok rehab dan perabot disatukan. Satu pekerjaan fisik dan satunya lagi pengadaan. Yang kami pertanyakan bagaimana dengan kode rekeningnya. Fisik dan pengadaan beda kode rekening," tukasnya.

Muh Ansar juga mempertanyakan sistem verifikasi yang menjadikan patokan Dinas Pendidikan dalam menentukan sekolah penerima bantuan. Alasannya, banyak sekolah yang kondisinya memperhatikan justru tidak menerima bantuan.

"Jika Diknas Takalar dalam melakukan verifikasi sekolah tidak berdasarkan Dapodik, maka itu kami nilai sebagai pelanggaran," tegasnya.

Lebih jauh Muh Ansar meminta agar semua kepala sekolah yang menerima bantuan rehab agar memantau betul pekerjaan yang dilakukan rekanan.

"Yakin dan percaya saja kalau ada kami temukan pekerjaan melenceng dari RAB maka pasti kami laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Data awal dari dugaan pelanggaran dalam proyek ini sudah kami kantongi. Kami tinggal melihat hasil pekerjaan. Jangan main main dengan uang negara," tukasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Takalar belum memberi konfirmasi terkait hal ini. Kadis yang coba dihubungi belum memberi respons.