TOP SEPEKAN: Victor Minta Kader Golkar Mbalelo Bertobat, Ironi Mobil Mewah Bupati Enrekang

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Berita dari arena musda Partai Golkar Tana Toraja menempati posisi teratas Top Sepekan PEDOMANMEDIA. Kabar ini menjadi trending setelah Victor Datuan Batara melempar ancaman kepada kader-kader mbalelo.

Kabar pembelian mobil mewah Bupati Enrekang juga menjadi trending pekan ini. Kami mengulasnya kembali untuk pembaca.

Ketua DPD II Partai Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara berharap kader Golkar yang membuka front 'perlawanan' saat musda segera kembali bertobat. Ia mengingatkan sanksi berat bagi kader-kader mbalelo.

"Ada sanksilah bagi mereka yang bikin riak-riak. Bahwa ini lah itu lah, apa lagi kalau tidak mendukung Erlangga Hartanto. Itu sanksi berat," tegas Victor via telepon kepada PEDOMANMEDIA, Rabu (1/9/2021).

Victor mengatakan, kader yang membuka front perlawanan saat musda harus menyadari kesalahannya. Ia mengajak untuk melupakan semuanya dan kembali bersatu membesarkan Partai Golkar Tana Toraja.

"Saya kira semuanya sudah tenang kembali. Marilah kita mempersatukan riak - riak yang ada kemarin untuk menjadi satu. Jangan ngotot lagi. Kalau ngotot pastilah disanksi," tegas Victor.

Victor menjelaskan, ia tak mau kisruh antarkader berkepanjangan. Sebab banyak agenda besar yang menanti di depan.

"Kita akan menghadapi Pemilu 2024. Pilkada serentak. Dan itu akan menyita banyak energi," sambungnya.

Victor mengaku tidak dendam meski telah dikhianati.

"Seharusnya saya dong yang marah karena saya yang dikhianati. Tapi justru kebalikan mereka berteriak-teriak. Tapi sudahlah. Mudah-mudahan mereka sadari," katanya.

Victor mengatakan, jika diteruskan, sanksi bagi kader-kader mbalelo ini sangat berat. Karena mereka mengkhianati keputusan partai. Juga melawan keputusan DKPP.

"Tapi saya pribadi saya maafkan. Ayo kembali ke Golkar. Dan kita kembali bersatu," imbuhnya.

Tak Punya Empati

Pemkab Enrekang membeli mobil mewah Marcedes-Benz seri V-260 untuk kendaraan dinas bupati. Mobil seharga Rp1,6 miliar ini pun memicu kontroversi.

Mobil mewah jenis New Marcedes-Benz V-260 dibeli tahun 2021. Banyak pihak menyesalkan kebijakan itu. Karena dilakukan saat masyarakat masih berjuang melawan pandemi.

Kepala Bagian Umum Pemkab Enrekang Umaruddin menjelaskan, alasan pembelian mobil baru karena mobil dinas lama sudah tak layak pakai. Mobil tersebut sudah uzur dan sering rusak.

"Sudah 8 tahun dipakai. Mobil dinas sebelumnya juga sering mengalami rem blong," katanya.

Pemkab Enrekang mengklaim mobil seri terbaru Marcedez itu sudah sangat layak menjadi mobil dinas bupati. Ia menilai tak ada yang berlebihan dari pembelian itu.

Sementara itu pegiat antikorupsi Enrekang Rahmawati Karim mengatakan, pembelian mobil mewah itu sangat ironis. Karena dilakukan di tengah kondisi pandemi yang masih melanda.

"Pemkab tak punya empati," ketusnya.

Kata mantan jurnalis ini, saat ini masyarakat sedang didera kesulitan ekonomi. Lalu terjadi refocusing anggaran sejak 2020, sehingga hampir semua sektor mengalami kemunduran.

"Tapi aneh karena pemkab masih bisa beli mobil mewah. Sangat disayangkan. Ini menunjukkan kepemimpinan jauh dari salah satu nilai anti korupsi yakni kesederhanaan," jelas Rahmawati.

Rahmawati juga menyoroti situasi Enrekang yang masih membutuhkan pembagunan pada sektor sektor vital. Sedangkan pendapatan daerah minim.

Ini sangatlah kontras dengan kondisi fasilitas mewah bagi seorang bupati.

Rahmawati juga mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya fokus membantu rakyat yang terpuruk akibat pandemi.

Bukan justru mengadakan fasilitas mewah yang tidak berpengaruh pada upaya peningkatan kualitas layanan publik. Parahnya lagi sambung dia, insentif tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombah penanganan Covid justru terabaikan.

"Yang seharusnya dapat prioritas peruntukan anggaran. Bukan sebaliknya, menyiapkan fasilitas mewah untuk bupati. Tidak etis bupati gunakan fasilitas sangat mewah sedangkan pendapatan daerah minim dan pembangunan layanan publik belum maksimal. Apalagi situasi Corona membuat rakyat menjerit butuh perhatian pemegang amanah secara maksimal," katanya.

Menurut Rahmawati, pengadaan fasilitas mewah ini menunjukkan kurangnya empati kemanusiaan dalam menghadapi situasi pandemi yang menyengsarakan rakyat. Bagi rakyat ini tanda tanya besar.

"Ini menunjukkan hilangnya nurani kemanusiaan seorang pemegang amanah," imbuhnya.