5 Bulan Usai Audit, Apa Kabar Proyek Mangkrak RS Batua Makassar
Polda Sulsel menyebutkan banyak ketidaksesuaian kondisi bangunan di lapangan. Dari pengamatan, memungkinkan adanya penyimpangan.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Proyek RS Batua Makassar telah diaudit BPK RI sejak Januari 2021. Namun hingga kini nyaris tak ada kemajuan dari kasus ini.
Sebelumnya Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel menyatakan banyak kejanggalan dalam proyek RS Batua Makassar. Penyidik akan menunggu hasil audit BPK sebelum menetapkan tersangka.
"Kita tunggu audit teman-teman BPK. Karena itukan ranah mereka. Kalau ada hasil kerugian negara baru kita tetapkan tersangka," ujar Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widony Fedri usai meninjau lokasi RS Batua Januari lalu.
Peninjauan ini dalam rangka melihat kondisi RS Batua yang mangkrak hampir dua tahun. Widony menyebutkan banyak ketidaksesuaian kondisi bangunan di lapangan. Dari pengamatan pihaknya, memungkinkan adanya penyimpangan.
"Ada kejanggalan dalam konstruksi ini. Saya melihat kondisi di sini memang banyak kekurangan," ujarnya.
Disebutkan Widony, terlihat secara konstruksi memang terlihat janggal. Ada dinding bangunan yang tidak kuat dan beberapa tiang penyangga bangunan yang bengkok.
Di dinding lantai basmen juga ada getaran. Kualitas beton terlalu tipis. Tangga juga tidak memenuhi standar layak. Semua itu menjadi farameter awal adanya penyimpangan.
"Ya kalau kita lihat di lapangan sepertinya memang ada ketidaksesuaian. Tapi kita tunggu saja dulu BPK. Biar BPK yang menghitung. Dari situ kita bisa menetapkan langkah langkah selanjutnya," jelas Widony.
BPK rencananya akan meninjau lokasi proyek pada 21Januari nanti. Hasil peninjauan ini bagian dari audit yang akan dilakukan. Jika ditemukan ada penyimpangan yang mengarah pada kerugian negara maka prosesnya akan ditangani Polda Sulsel.
Ditanya soal kemungkinan penetapan tersangka dalam waktu dekat, Widony menolak merinci terlalu jauh. Menurutnya, prosesnya akan sampai ke sana setelah ada hasil audit dan ditemukan kerugian negara.
Lalu siapa berpotensi terseret? "Itu juga kan tergantung hasil penyidikan. Tunggu saja. Kita tunggu BPK dulu. Baru ke sana (penetapan tersangka)," tandasnya.
Meski diakuinya, ada potensi penyimpangan, namun kata Widony, tetap harus menunggu hasil audit.
Dijelaskan Widony, jika BPK RI menyatakan proyek ini gagal konstruksi berarti bangunan tidak bisa dipakai lagi. Bangunan harus dirobohkan dan ditenderkan ulang.
Sebaliknya jika masih layak pakai, maka proyek sisa dilanjutkan. Dianggarkan dalam APBD mendatang.
KPK Ikut Atensi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian terhadap proyek RS Batua Makassar yang mangkrak sejak dua tahun. Berikut ini fakta fakta RS Batua yang membuat KPK turut atensi.
1. RS Batua digulirkan tahun 2018 dengan pagu anggaran Rp25 miliar.
2. Tahun 2019 proyek ini mangkrak setelah pada Desember 2018 anggaran tahap pertama dicairkan.
3. Sejumlah pihak telah diperiksa oleh Polda Sulsel terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut
4. Penyelidikan hampir setahun lebih di Polda Sulsel belum menunjukkan perkembangan berarti.
5. Desember 2020 KPK meninjau lokasi RS Batua di Jalan Abdullah dg Sirua dan menemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian konstruksi.
6. Tiga pekan setelah kedatangan KPK, Polda Sulsel meninjau lokasin dan turut menemukan ketimpangan dalam konstruksi bangunan.
7. Polda Sulsel akan menunggu hasil audit BPK untuk selanjutnya menetapkan tersangka.
Sebelumnya Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus) menyampaikan, proyek RS Batua akan sampai pada menetapkan tersangka dalam waktu yang tak terlalu lama. Kasus ini memungkinkan menyeret banyak pejabat Pemkot Makassar.
"Karena sebenarnya sudah jelas siapa yang bertanggung jawab di sini. Kita tinggal menunggu penyidik bekerja. Saya kira nda akan lama," terang Direktur Laksus Muh Ansar kepada PEDOMANMEDIA.
Menurut Ansar, progres kasus ini berjalan. Atensi Polda Sulsel sangat besar. Kata dia penyidik sudah menggali sangat jauh siapa yang bertanggung jawab di dalamnya.
"Itu semua sudah terang. Mulai dari konsultannya siapa, kontraktornya sampai pejabat pejabat di internal dinas (Dinkes Makassar)," papar Ansar.
Ansar menjelaskan, banyak persoalan di RS Batua yang digali penyidik. Selain dugaan kerugian negara sekitar Rp7 miliar, juga ada penyimpangan sisi administrasi. Termasuk, kesalahan konstruksi pada bangunan.
"Ada kesalahan fatal pada konstruksi bangunan. Jadi memang memungkinkan bangunan itu nanti dirobohkan karena tidak layak dilanjutkan," urainya.
