Warga Wajo Keluhkan Harga LPG Melonjak, DPRD Ungkap Kongkalikong di Rantai Distribusi

WAJO, PEDOMANMEDIA – Fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram menjadi sorotan saat Anggota DPRD Wajo, Amran melakukan reses di Dusun Tanatempare'e, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Rabu (15/7/2026). Kepada Amran, warga mengeluh soal LPG yang langka dan harganya yang menembus Rp30 ribu per tabung.

Selain LPG, warga juga menyampaikan persoalan listrik dan infrastruktur. Warga mengaku gas bersubsidi sering tidak tersedia di pangkalan maupun pengecer, sehingga apabila tersedia harganya melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Bahkan, menurut pengakuan masyarakat, harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer telah mencapai Rp30.000 per tabung, jauh di atas harga yang seharusnya diterima masyarakat.

Salah seorang warga menyampaikan bahwa kondisi tersebut sangat memberatkan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

"Gas tiga kilogram sekarang sangat susah dicari. Kalau pun ada, harganya bisa sampai Rp30 ribu bahkan lebih. Kami masyarakat kecil sangat terbebani karena kebutuhan memasak setiap hari bergantung pada gas subsidi. Kami berharap pemerintah segera turun tangan agar distribusi gas kembali normal dan harganya sesuai ketentuan," ungkap salah seorang warga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Amran menyatakan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan, sehingga pemerintah wajib memastikan distribusinya berjalan tepat sasaran.

"Kelangkaan LPG subsidi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah bersama Pertamina harus memastikan bahwa distribusi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai barang bersubsidi justru sulit diperoleh oleh masyarakat kecil, sementara harga di lapangan terus melonjak," ujar Amran.

Amran menilai kondisi tersebut perlu segera ditelusuri untuk mengetahui penyebabnya, apakah karena keterbatasan pasokan, distribusi yang tidak lancar, atau adanya penyimpangan dalam rantai distribusi.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui instansi terkait harus aktif melakukan pengawasan terhadap pangkalan maupun jalur distribusi LPG subsidi.

"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Wajo bersama Pertamina dan aparat terkait segera melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan penyebab kelangkaan ini. Apabila ditemukan adanya penjualan di atas ketentuan atau distribusi yang tidak tepat sasaran, tentu harus dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Subsidi dari negara harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Amran juga memastikan bahwa persoalan tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan dibahas bersama instansi terkait.

"Kami akan meminta penjelasan dari pemerintah daerah dan pihak Pertamina mengenai kondisi distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Wajo. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa kebutuhan pokok mereka tersedia dengan harga yang wajar. Kami akan mengawal persoalan ini hingga ada solusi yang nyata," pungkas Amran.

Melalui kegiatan reses tersebut, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kelangkaan LPG subsidi dapat diatasi, harga kembali sesuai ketentuan, serta pengawasan terhadap distribusi diperketat sehingga hak masyarakat atas energi bersubsidi benar-benar terlindungi.