Karhutla Meluas di Indonesia, Kalimantan Terparah

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di seluruh Indonesia tengah menjadi sorotan. Salah satu yang paling memikat adalah Karhutla di Kalimantan.

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), titik panas di Kalimantan paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Kemudian Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara 3 titik.

Kejadian beruntun ini pun juga telah menjadi perhatian DPR RI. Berikut adalah rangkuman catatan DPR terkait Karhutla yang terjadi.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang semakin parah. Ia menekankan agar perlindungan masyarakat menjadi prioritas di tengah meluasnya dampak karhutla.

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan dalam keterangan, Jumat (21/8).

Puan juga turut menyoroti dampak kabut asap karhutla terhadap negara tetangga. Menurutnya, kabut asap telah menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan dan Singapura mengimbau warganya mewaspadai dampak karhutla Indonesia.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.

Puan menilai kondisi tersebut telah menimbulkan dampak luas, mulai dari penurunan kualitas udara, peningkatan kasus ISPA, terganggunya aktivitas warga dan sekolah, hingga kerusakan habitat satwa. Kabut asap juga berpotensi berdampak ke negara tetangga.

Ia meminta pemerintah segera menetapkan zona operasi prioritas berdasarkan sejumlah indikator, seperti hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah.

"Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” ujar dia.

Puan juga meminta pemerintah pusat segera turun tangan apabila pemerintah daerah kewalahan menangani karhutla.

“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” tegas Puan.

Menurut Puan, operasi darat perlu diperkuat agar api tidak kembali menyala setelah permukaan terlihat padam. Sementara pemadaman udara harus difokuskan pada wilayah yang sulit dijangkau.

Puan juga meminta perlengkapan petugas di lapangan dipenuhi, termasuk alat pelindung diri seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, dan sepatu bot lapangan.

"Ini untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan asap pekat di lapangan. Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,” jelas Puan.

Selain penanganan api, Puan meminta pemerintah memetakan dampak karhutla terhadap masyarakat dan memastikan kualitas udara dipantau secara berkala.

"Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” ujar Puan.

Jika kualitas udara telah melewati ambang batas polusi, Puan mendorong pemerintah memberlakukan situasi darurat dengan meminta masyarakat menghentikan sementara aktivitas di luar rumah.

Ia juga meminta pemerintah menyiapkan tempat penampungan apabila kondisi di wilayah terdampak masuk kategori berbahaya. Layanan kesehatan tambahan juga perlu dibuka, khususnya bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan.

"Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” tegas dia.

Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah bersama instansi terkait melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai hingga menyebabkan karhutla meluas.

"Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, Karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu," ujar Puan.

Puan juga meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab karhutla di Kalimantan dapat meluas, termasuk langkah pencegahan dan penanganan.

"Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” tutupnya.

Komisi X Minta Sekolah Libur

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah mempertimbangkan peliburan sekolah sementara di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan itu dinilai perlu diterapkan apabila kabut asap membuat kualitas udara berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan anak-anak.

"Melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang dapat menimbulkan kabut asap dan menurunkan kualitas udara, pemerintah perlu mempertimbangkan libur sekolah secara sementara di wilayah yang terdampak, khususnya apabila kualitas udara sudah berada pada tingkat yang tidak sehat bagi anak-anak," kata Lalu saat dihubungi, Jumat (21/8).

"Keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas. Peliburan sekolah bukan berarti menghentikan proses pendidikan. Kebijakan ini dapat dilakukan sebagai langkah perlindungan sementara, dengan pembelajaran tetap dilaksanakan melalui metode daring atau penugasan dari rumah apabila kondisi memungkinkan," tambahnya.

Menurut dia, peliburan sekolah tidak berarti menghentikan proses pendidikan. Selama kondisi memungkinkan, pembelajaran dapat dialihkan melalui metode daring atau penugasan dari rumah.

Lalu Hadrian menilai keputusan untuk meliburkan sekolah harus berdasarkan kondisi di masing-masing wilayah. Pemerintah perlu mempertimbangkan data kualitas udara, tingkat paparan asap, serta rekomendasi dari instansi kesehatan dan kebencanaan setempat.

"Intinya, ketika kualitas udara sudah mengancam kesehatan, melindungi anak-anak bukan berarti mengabaikan pendidikan. Justru memastikan mereka tetap sehat adalah bagian dari tanggung jawab kita dalam menjaga keberlangsungan pendidikan," jelasnya.

Usulan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kasus gangguan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak karhutla. Kementerian Kesehatan mencatat 151.965 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat sepanjang 1 Januari hingga 7 Agustus 2026.

Kemenkes juga mencatat kenaikan kasus ISPA di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah. Di Kalimantan Tengah, kasus ISPA meningkat dari 475 kasus pada 18 Agustus menjadi 547 kasus pada 19 Agustus 2026.

Sementara di Kalimantan Selatan, tren kasus ISPA meningkat 22,2 persen. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah penyakit lain.

Di Riau, Kemenkes mencatat 1.377 kasus ISPA sepanjang 1-19 Agustus 2026. Pada periode yang sama, tercatat 34 kasus asma, 19 kasus iritasi kulit, 6 kasus konjungtivitis, dan 12 kasus pneumonia.