DPRD Wajo Dorong Pemda Surati Mendagri, Usul Nomenklatur Bantuan Alsintan di SIPD

WAJO, PEDOMANMEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menyoroti belum tersedianya nomenklatur khusus terkait bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Kondisi tersebut dinilai menghambat penganggaran program bantuan pertanian dalam APBD, khususnya untuk mendukung visi misi “Pertanian Meradeka” Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

Isu ini mengemuka dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Wajo terkait sosialisasi penginputan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam SIPD RI, Senin, 2 Maret 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wajo Lantai II.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, bersama Wakil Ketua DPRD Wajo, Andi Merly Iswita, membahas kendala teknis dalam penginputan usulan bantuan pertanian. Sejumlah anggota DPRD menegaskan bahwa banyak aspirasi petani yang dihimpun melalui reses mengarah pada kebutuhan alsintan dan benih.

Namun, saat akan diinput ke dalam SIPD, usulan tersebut tidak dapat diproses karena belum tersedia sub kegiatan atau nomenklatur yang secara spesifik mengakomodasi bantuan tersebut dalam struktur APBD berbasis sistem.

DPRD pun mendorong Pemerintah Kabupaten Wajo segera menyusun dan menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat tersebut diharapkan berisi usulan penambahan atau penyesuaian nomenklatur serta sub kegiatan terkait bantuan alsintan dalam SIPD, agar program tersebut memiliki dasar administratif yang jelas dan dapat dianggarkan secara sah.

“Kalau perlu ada tanda tangan Ketua DPRD, saya siap tanda tangan,” ujar Firmansyah Perkesi dalam rapat tersebut,

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Wajo, Herman Arif, menilai kehadiran nomenklatur khusus sangat penting agar daerah tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah provinsi maupun pusat. Menurutnya, sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Indonesia, Wajo seharusnya memiliki kemandirian dalam mendukung sektor pertanian melalui kebijakan dan penganggaran daerah.

“Kita ini penghasil padi nomor delapan di Indonesia, masa kita bergantung terus dengan provinsi dan pusat. Apalagi dalam visi misi bupati ada pertanian merdeka,” tegasnya.