Ramai ASN Toraja Utara Ditawari KUR, Diduga Modus Biayai Bakal Cabup di Pilkada

TORUT, PEDOMANMEDIA - Saat ini tengah ramai pimpinan OPD menawarkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada ASN di Pemkab Toraja Utara. KUR dari Bank Sulselbar ini diduga hanya modus untuk membiayai cost politik bakal calon bupati tertentu di Pilkada Torut.

"Ini masif sekali ditawarkan oleh pimpinan-pimpinan OPD via Grup WA. Ini tidak lazim karena tidak biasanya pimpinan OPD proaktif menawarkan fasilitas kredit kepada ASN. Kan jadi tanda tanya, ada apa?" terang seorang pejabat di Pemkab Toraja Utara, Selasa (20/8/2024).

Menurutnya, patut didalami apa motif di balik semua itu. Ia menduga pemberian kredit secara massal itu ada kaitannya dengan proses pilkada yang tengah berlangsung sekarang.

Ia mengaku menerima bocoran bahwa KUR untuk ASN itu hanya kamuflase. Sebenarnya, kredit tersebut bukan untuk ASN, melainkan untuk membiayai cost politik calon bupati tertentu dengan modus menggunakan indentitas para ASN.

"Jadi sebenarnya kredit KUR itu bukan untuk ASN. Mereka hanya dipakai identitasnya agar KUR bisa cair. Uangnya itu masuk untuk membiayai calon bupati tertentu yang akan maju di pilkada. Makanya semua kepala OPD dimobilisasi untuk mengajak ASN ambil KUR," terang dia.

Menurutnya, para ASN dan kepala OPD yang membantu mengambil KUR diiming-imingi jabatan jika terpilih. Sementara bagi tenaga kontrak dijanjikan perpanjangan kontrak lebih lama.

Sebaliknya, jika gagal, para tenaga kontrak diancam dipecat. Begitu juga ASN dan kepala OPD terancam dicopot.

"Kasihan pegawai kan. Mereka dipaksa ambil KUR itu untuk dipakai membantu di pilkada. Pegawai terpaksa ambil KUR untuk membantu cari suara dan membiayai suara dengan uang KUR itu. Mereka harus bayar kredit tiap bulan," urainya.

Ia melanjutkan, pegawai kontrak daerah lebih miris lagi. Karena harus kerja 1 tahun untuk bisa melunasi kredit KUR sebesar Rp25 juta.

"Pegawai eselon 3 juga harus kerja 3 tahun untuk cicil KUR Rp50 juta. Dan kepala dinas/pimpinan OPD bisa korupsi anggaran untuk membayar angsuran KUR yang diambil. Inikan efek-efek yang berbahaya," tukasnya.

Salah seorang pegawai kontrak mengaku terpaksa mengambil kredit karena tekanan pimpinan OPD. Ia mengatakan, ia dibebani tanggung jawab untuk menyumbang sedikitnya 200 suara bagi bakal calon bupati tertentu.

"Dan kami hanya bisa dapat suara ada uang. Ya paling tidak kita siapkan Rp500 ribu per suara. Kalau 200 suara satu artinya harus siap Rp100 juta," jelasnya.

Penawaran KUR untuk ASN dan tenaga kontrak sudah ramai di Grup WA ASN Pemkab Toraja Utara sejak beberapa pekan terakhir. Di grup itu tertulis lengkap nama pegawai Bank Sulselbar Cabang Rantepao yang bisa dihubungi untuk mengurus KUR. Pegawai atas nama Agatha di nomor WA 081322225xxx.

Hingga saat ini tercatat sudah puluhan pegawai yang mengajukan KUR.