Presiden Putin 'Nyerah', Akui Kemerdekaan 2 Wilayah Ukraina

MOSKWA, PEDOMANMEDIA - Presiden Rusia Vladimir Putin meneken dekrit berisi pengakuan atas dua wilayah Ukraina, tadi malam. Dua wilayah itu yakni Zaporizhzhia dan Kherson.

Dekrit ini diteken Putin saat Rusia bersiap untuk meresmikan pencaplokan kedua wilayah tersebut, bersama dengan Donetsk dan Luhansk pada Jumat (30/9/2022).

"Saya memerintahkan pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan negara dari wilayah Zaporizhzhia dan Kherson yang terletak di Ukraina selatan,” kata Putin dalam dekrit tersebut, sebagaimana dikutip dari Kantor berita AFP.

Rusia sebelumnya telah mengatakan akan mencaplok empat wilayah yang diduduki Ukraina pada upacara akbar di Kremlin pada Jumat.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa aneksasi wilayah tersebut akan diresmikan pada upacara tersebut dan bahwa Putin akan menyampaikan pidato penting.

Putin telah mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan wilayah tersebut.

Namun ancaman itu dilaporkan tidak menghalangi serangan balasan Ukraina, yang telah mendorong mundur pasukan Rusia di wilayah timur dan berada di ambang pintu Kota Lyman di wilayah Donetsk.

Wilayah itu telah dihantam pasukan Rusia selama berminggu-minggu sebelum direbut kembali oleh pasukan Ukraina pada musim panas ini.

Para pemimpin yang diangkat Kremlin dari empat wilayah yang memohon kepada Putin untuk aneksasi pekan ini telah berkumpul di ibu kota Rusia pada Kamis menjelang upacara peresmian.

Di sisi lain, penyelenggaraan referendum d empat wilayah Ukraina tak akan diakui oleh Ukraina. Ukraina dan Barat menyebut referendum itu sebagai ilegal, curang, dan batal.

Ukraina mengatakan satu-satunya tanggapan yang tepat dari Barat adalah untuk memukul Rusia dengan lebih banyak sanksi dan untuk memasok pasukan Ukraina dengan lebih banyak senjata untuk terus merebut kembali wilayah.

Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah, tidak akan pernah, tidak pernah mengakui klaim Rusia atas wilayah kedaulatan Ukraina.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menolak rencana pencaplokan Rusia itu. Dia mengutuk agenda itu sebagai eskalasi berbahaya yang tidak memiliki tempat di dunia modern.

"Itu tidak harus diterima," kata Guterres.