TOP SEPEKAN: Jawaban Menohok Danny Soal Kisruh Rel KA, Drama Sambo Berakhir

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Polemik konsep rel kereta api Makassar-Maros antara Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel meruncing. Pemkot menginginkan konsep elevated. Pemprov kukuh dengan jalur at grade.

Kabar ini menjadi berita terfavorit dalam TOP SEPEKAN PEDOMANMEDIA. Diikuti kabar soal drama kasus Brigadir Yoshua usai penetapa Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka.

Kami mengulasnya kembali dalam TOP SEPEKAN.

Wali Kota Makassar Moh Ramdahan Pomanto merespons statemen Pemprov Sulsel soal polemik rel kereta api Makassar-Maros. Danny meminta pemprov tak sekadar melempar narasi. Tapi harus diuji.

"Jangan mi klaim naratif, presentasikan secara terbuka di publik dan saya yang uji," ketus Danny kepada PEDOMANMEDIA, Senin (8/8/2022).

Jawaban ini dilontarkan Danny atas statemen pemprov soal konsep rel at grade untuk rel kereta api Makassar. Pemprov menolak konsep elevated yang diusul Danny. Pemprov memilih konsep at grade atau jalur rel darat.

Dalam pernyataan resminya pemprov mengklaim bahwa rel kereta api Makassar tidak akan banjir. Alasannya, sudah ada hasil analisis bahwa di area rel aman sampai 50 tahun ke depan.

Klaim inilah yang disanggah Danny. Danny mengatakan, ia tahu betul tipologi wilayah itu.

Menurutnya, benar pada titik rel kereta api tidak akan banjir. Tetapi wilayah sekitarnya akan tenggelam akibat bendungan rel kereta api yang membendung arah air ke laut dan ke sungai.

"Saya hanya bela masyararakat Makassar. Kami butuh menguji amda yang katanya sudah disetujui provinsi. Yang semestinya itu melibatkan pemkot sebagai wilayah yang terdampak. Jangan seperti di Barru yang katanya tidak banjir, tapi kenyataannya apa? Barru banjir. Kenapa, coba dijawab," jelas Danny.

Danny menjelaskan, harusnya dalam pengkajian amdal dilakukan terbuka. Melibatkan seluruh otoritas terkait.

"Jadi amdal itu bukan narasi, tapi diuji. Nah sekarang suruh mereka jawab kenapa Barru banjir," tandas Danny.

Danny juga menegaskan bahwa ia paham betul hal hal seperti ini.

"Saya paham karena wilayah saya," imbuhnya.

Silang pendapat antara Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar meruncing soal konsep rel kereta api. Wali Kota Danny Pomanto ngotot dengan konsep rel layang (elevated), sementara pemprov telah bergerak cepat untuk mematenkan konsep jalur darat (at grade).

Pekan lalu, Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman telah menandatangani SK Penetapan Lokasi (Penlok) rel kereta api Makassar-Maros. Dengan penandatanganan ini, artinya, konsep at grade telah disetujui dan sisa menunggu keputusan pemerintah pusat.

Namun kabarnya pemkot masih ngotot dengan konsep elevated. Alasannya, jika rel ditempatkan pada jalur darat, akan rentan pada banjir.

Kekhawatiran Danny Pomanto ini kemudian direspons oleh pemprov. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel Iqbal Suhaeb menilai, kekhawatiran itu tak beralasan.

Mantan Pj Wali Kota Makassar ini menyebutkan bahwa kekhawatiran Danny telah dijawab secara resmi oleh Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel. Iqbal mengatakan, BPKA Sulsel sudah melakukan visibility study pada wilayah yang dilalui rel kereta api di wilayah Makassar.

“Hasilnya Q.50 tahun, itu tidak akan banjir. Itu sudah dianalisis dengan konsep debet hujan yang paling tinggi yang pernah ada di Makassar,” ujar Iqbal.

Sejak awal Pemprov Sulsel sudah melakukan persuratan kepada Kementerian Perhubungan RI, melalui Balai Pengelola Kereta Api Sulsel. Intinya meminta kepada pusat untuk melihat dan menganalisis dampak banjirnya.

Kekhawatiran Pemkot Makassar, lanjut Iqbal, sama yang dialami Pemprov Sulsel sebelumnya. Tapi setelah mendapatkan hasil kajian dari BPKA, bahwa di lokasi yang akan dibangun rel secara at grade bebas banjir hingga 50 tahun ke depan, maka Pemprov Sulsel yakin dan mendukung penuh proyek strategis nasional (PSN) Presiden Jokowi tersebut.

Iqbal juga memperlihatkan surat berupa penjelasan teknis debit air dan lain sebagainya di lokasi pembangunan rel at grade di Makassar.

Dalam surat tersebut dengan nomor KA.604/4/8/BPKA-SS/2022 ditandatangani oleh Ir Ammana Gappa sebagai Kepala BPKA Sulsel secara kesimpulan, BPKA menyebutkan; Berdasarkan hasil survei dan analisis data hidrologi dan hidrolika tersebut, maka design pembangunan jalur kereta api dari Mandai sampai dengan Parangloe dan perencaan saluran melintang berupa box culvert untuk melimpaskan debit air telah memperhitungkan tinggi muka air banjir maksimum dan aman terhadap banjir dengan peroide Q.50 tahun.

Ferdy Sambo Perintahkan Bharada RE Tembak Mati Brigadir Yoshua

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tim khusus telah bekerja dan menemukan bahwa Brigadir Yoshua atau J tewas ditembak oleh Bharada RE. Penembakan itu atas perintah Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang menyebabkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS," ujar Kapolri.

Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo resmi menyandang status sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Ferdy diduga memerintah Bharada Richard Eliezer membunuh Brigadir J.

"Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan Timsus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka," ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers, Selasa (9/8/2022).

Kemudian, Ferdy Sambo disebut Kapolri menggunakan senjata Brigadir Yoshua untuk menembak dinding berkali-kali. Hal itu dilakukan Ferdy Sambo untuk merekayasa peristiwa tembak-menembak.

"Kemudian, untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak," imbuh Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menegaskan hal ini merupakan komitmennya untuk membuat peristiwa ini terang benderang. Dia mengutip ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya agar mengungkap kasus ini dengan jelas.

"Ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel dan juga tadi beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dan ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan," kata Jenderal Sigit.

Pernyataan Resmi Kapolri:

Saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren Tiga dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel

Dan juga tadi beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dan ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan

Timsus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tembak-menembak antara Saudara J dan Saudara RE di Duren Tiga yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan juga dilakukan pemeriksaan di Divpropam Polri dan juga Polda Metro di mana pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa

Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, Timsus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi

Oleh karena itu, untuk membuat dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan beberapa waktu lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karo Paminal, Kadiv Propam Polri, Karo Provos.

Kemudian Timsus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan

Kemarin ada 25 personel yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personel.

Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personel beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personel Polri terdiri dari:

Satu Bintang 2

Dua Bintang 1

Dua Kombes

Tiga AKBP

Dua Kompol

Satu AKP

Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian.

Kami juga telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat terutama keluarga korban seperti beberapa waktu yang lalu kita berikan ruang autopsi ulang atau ekshumasi dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan.

Alhamdulillah saat ini Timsus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara scientific dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP dengan melibatkan tim Puslabfor untuk menguji balistik mengetahui perkenaan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh Puslabfor, biometric identification oleh Pusinafis serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP termasuk saksi-saksi lain yang terk