TATOR, PEDOMANMEDIA - Dana desa di Kabupaten Tana Toraja mandek sejak beberapa bulan. Proses pencairan kabarnya terhambat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tana Toraja.
Sejumlah kepala lembang (desa) pun melayangkan protes. Mereka menyayangkan BPKAD yang dinilai lambat dalam menginventarisasi tahapan pencairan.
"Dengan tidak diprosesnya berkas pencairan semua kegiatan di lembang terbengkalai. Ini sangat merugikan kami karena kegiatan tidak jalan," ujar salah seorang kepala lembang, Kamis (21/4/2022).
Ia mengatakan, BPKAD juga terkesan tak komunikatif dengan kepala lembang. Sejauh ini, BPKAD tak memberi alasan konkret soal terhambatnya pembayaran.
"Akibatnya kan muncul banyak spekulasi. Kami jadi menduga-duga ada apa ini. Harusnya BPKAD lebih terbuka," jelasnya.
Kepala lembang lainnya juga menuntut hal yang sama. Mereka mendesak agar dana desa segera dicairkan.
"Dengan masuknya bulan April seharusnya sudah dibayarkan. Karena target kita kegiatan di desa sudah harus jalan bulan ini. Kalau sampai Mei tak cair bisa bisa banyak kegiatan tak selesai sampai akhir tahun," katanya.
Ia juga meminta keterlibatan DPRD dalam mendorong pencairan dana desa. DPRD kata mereka, harusnya memanggil Kepala BPKAD Margaretha Batara dan mempertanyakan alasan terlambatnya pencairan.
"Kita berharap agar bupati dan Dewan hearing BPKAD apa masalahnya? Kenapa dana desa bisa lambat dicairkan," bebernya.
Sementara itu Kepala BPKAD Margaretha Batara mengakui, pencairan dana desa terlambat karena masih adanya kendala teknis. Ia telah berusaha agar proses bisa dilakukan bertahap.
"Ia benar pak kami belum proses sebagian, dan sebagian sudah. Soalnya jaringan kurang bagus jadi itu masalahnya pak. Tidak ada niat lain," ucap Margaretha kepada PEDOMANMEDIA, Kamis (21/04/2022).
BERITA TERKAIT
-
L-KONTAK Laporkan 4 Pemdes di Wajo ke Kejati Sulsel Terkait Korupsi Dana Desa
-
Micha: Layanan Makin Mudah, Pemkab Tator Siap Dukung UHC
-
Masa Jabatan Kades Kini 8 Tahun, Sosiolog: Harusnya Dibarengi Peningkatan Kinerja
-
LAMAK Datangi Polda Sulsel, Serahkan Bukti Dugaan Korupsi Kepala-kepala Desa di Selayar Tahun 2020-2023
-
Tahun Ini, Sulsel Kecipratan Rp2 Triliun Lebih Dana Desa