4.087 Lahan Pemkot Belum Bersertifikat, Dewan Tegaskan Tahun Ini Harus Rampung

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali mempermasalahkan lahan yang merupakan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang belum disertifikatkan.

Hal itu ditegaskan, Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Rachmat Taqwa Quraisy, kepada PEDOMANMEDIA, Selasa, (15/02/2022).

Menurutnya, berdasarkan data terakhir yang diberikan BPKAD Kota Makassar yakni sebanyak 4.491 lahan milik pemkot tercatat baru 404 aset lahan yang sudah bersertifikat, sehingga setidaknya ada sebanyak 4.087 lahan belum bersertifikat.

"Nah ini rawan diambil alih pihak lain. Makanya saya sarankan ini disegerakan dilakukan," ujar legislator PPP itu.

Ia pun menekankan untuk sertifikasi lahan tersebut harus diselesaikan tahun ini tentu OPD yang menangani persoalan ini (BPKAD dan Dinas Pertanahan Kota Makassar) secepatnya melakukan koordinasi.

"Jangan nanti diklaim lagi sama pihak luar baru mau disertifikatkan. Dan kalau bisa tahun ini semua lahan telah memiliki legalitas kuat," tegas dia.

Ia mencontohkan, baru-baru ini dua lahan sekolah milik Pemkot telan dimenangkan pihak luar dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA). Dah status Pemkot dikalah dalam putusan tersebut.

"Olehnya itu, sebelum terjadi hal serupa, semua lahan milik Pemkot segera dilakukan sertifikasi agar kedepannya tidak ada lagi pihak luar mengklaim," sarannya. 

Ia juga menilai pemerintah kota berada di posisi lemah lantaran tak mengantongi sertifikasi tiap lahan yang dimiliki dan hanya lewat pencatatan aset saja.

"Kita juga sebenarnya terkendala dianggaran, karena ini pakai anggaran yang besar. Makanya ini harus dicari dulu yang mana prioritas untuk diselesaikan karena terbatas," urainya.

Terlebih lagi, tambah dia, beberapa waktu lalu Komisi A DPRD Makassar duduk bersama dengan OPD terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Bulan Juni nanti kita akan evaluasi kembali sejauh mana tingkat realisasi dilakukan OPD," tandas Legislator Dapil II Makassar itu.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Kota Makassar Dahlan mengatakan, dari laporan LHP BPK 2020 lalu tercatat ada sebanyak 387 yang bersertifikat, artinya sertifikasi lahan hanya naik 17 lahan dalam kurun waktu setahun terakhir.

"Kenaikannya dilaporkan sangat lambat. Jadi update terbaru yang bersertifikat 404 dari total 4.491," katanya singkat.

Penulis: Sakti Raja