MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Makassar Budi Hastuti meminta Dinas Sosial (Dinsos) segera mengambil tindakan maraknya anak jalanan (Anjal) dan pengemis jalanan (Gepeng). Ia menilai penanganannya sangat tidak efektif.
Ia menegaskan, harus ada solusi baru untuk menghilangkan citra buruk Makassar terhadap keberadaan mereka.
“Penangannya tidak bisa seperti sekarang, yang hanya melakukan penjaringan saja. Harus ada tindak lanjutnya supaya tidak lagi menjadi gepeng setelah terjaring petugas,” ujar Budi Hastuti saat ditemui di Gedung DPRD Makassar, Selasa (10/11/2020).
Legislator Gerindra ini menuturkan Dinas Sosial Makassar harus bisa belajar dari strategi penanganan anjal dan gepeng di daerah dengan yang padat penduduknya. Anjal dan gepeng yang terjaring razia petugas tidak hanya diberi wejangan dan edukakasi.
“Rencananya Dinsos untuk mengadakan fasilitas pendukung Lingkungan Pondok Sosial (Liposus) sebagai wadah untuk memberikan pembinaan. Disana dibuatkan tempat khusus untuk diberikan pelatihan. Jadi mereka bisa punya keterampilan setelah keluar nanti. Metode ini efektif untuk menekan keberadaan anjal dan gepeng,” katanya.
Ia pun menyetujui soal pengadaan Liposus yang akan diusulkan oleh Dinsos dan siap untuk diperjuangkan di APBD 2021 nanti.
“Kita akan memperjuangkan itu untuk APBD 2021 nanti. Kita butuh sesuatu yang lebih efektif,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar Mukhtar Tahir menyatakan, penanganan anjal dan gepeng memang menjadi tantangan yang cukup berat. Salah satu kendalanya karena fasilitas pendukung yang tidak tersedia.
Selama ini, kata dia, anjal dan gepeng yang terjaring razia petugas sudah diberi pembinaan. Hanya saja, setelah dilepaskan, mereka tetap saja kembali ke jalan. Siklus inilah yang terus berputar.
“Kita butuh Liposos untuk menampung mereka lalu diberikan pembinaan sampai betul-betul bisa dilepas. Sehingga ketika dia keluar bisa berkontribusi dan tidak turun lagi turun ke jalan,” ucapnya.
Mukhtar pun mengaku berencana mengusulkan pembangunan Liposos pada APBD Pokok 2021 nanti. Sebab, hal ini dinilai sebagai solusi yang cukup baik untuk menuntaskan masalah anjal dan gepeng di Makassar.
“Dahulu sudah diusulkan. Anggarannya Rp12 miliar. Tetapi ditolak. Lokasinya di kecamatan yang kosong yang bisa kita pakai. Kemarin ada di Untia. Kalau di situ bisa kita pakai sekitar 4 hektare,” tandasnya.
BERITA TERKAIT
-
Pemkot Makassar Beri Penghargaan 15 Kategori, dari Pendidikan hingga Kemanusiaan
-
HUT Ke-419 Makassar: Membantu Menjaga Daya Beli Lewat Festival Pangan
-
Appi Puji Bank Mandiri Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Mikro Fest 2026
-
Kado HUT ke-419, Makassar Raih Anugerah Kebudayaan Indonesia 2026
-
Selamatkan Terumbu Karang Pulau Lanjukang, Pemkot Makassar Luncurkan Artificial Reef