Ada Garuda dan Asabri, Kejagung Beberkan Kasus Mega Korupsi Belasan Triliun

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Jaksa Agung Burhanuddin merilis perkembangan sejumlah kasus mega korupsi bernilai belasan triliun, Kamis (20/1/2022). Kasus-kasus ini akan menjadi prioritas untuk dituntaskan tahun ini.

Di antara kasus tersebut ada skandal PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, lalu dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2015-2021 serta tindak lanjut putusan majelis hakim dalam pidana korupsi pada PT ASABRI (Persero).

Satu perkara lainnya yang juga menjadi perhatian Kejagung adalah pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Jaksa Agung menyampaikan bahwa telah dinaikan menjadi penyidikan umum dan tahap pertama sedang didalami pengadaan pesawat Garuda Indonesia ATR 72-600.

Burhanuddin menegaskan, penyelidikan tidak akan berhenti sampai di tahap tersebut. Ada beberapa pengadaan kontrak pinjam yang akan dikembangkan lagi. Mulai dari pengadaan pesawat jenis ATR, pesawat jenis Bombardier, pesawat jenis Air Bus, pesawat jenis Boeing, dan Rolls Royce.

“Kita akan kembangkan dan tuntaskan di mana setiap penanganan, kami akan berkoordinasi dengan KPK. Karena ada beberapa yang telah tuntas di KPK dan juga untuk menghindari adanya tumpang tindih,” ujar Burhanuddi.

Senada dengan hal tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyampaikan bahwa Jaksa Agung memerintah kepada jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus untuk melakukan penyidikan dalam proses melihat siapa yang bertanggung jawab di luar yang telah ditetapkan oleh KPK.

Kata dia, akan intens dilakukan koordinasi dengan KPK untuk penyelesaiannya. Karena telah ditangani terlebih dahulu oleh KPK. Mulai dari alat bukti maupun konstruksi pembuktian.

“Saat ini, perkara telah naik ke tahap penyidikan dan konsentrasi kami ada di pengadaan pesawat jenis ATR dan Bombardier. Untuk kerugian negara, kami tidak bisa sampaikan secara detail karena tetap akan dilakukan oleh auditor," jelasnya.

Akan tetapi menurutnya, kerugian cukup besar. Seperti contohnya untuk pengadaan sewa saja, indikasinya sebesar Rp3,6 triliun.

Sehingga cara pandang penyidik di Kejaksaan Agung sekaligus mengupayakan bagaimana kerugian yang terjadi di PT Garuda Indonesia, akan diupayakan pemulihannya.

"Kerugian di PT. Garuda Indonesia terjadi pada saat dipimpin oleh Direktur Utama ES yang saat ini telah diproses oleh KPK dan masih menjalani hukuman,” ujar Febrie.

Selanjutnya, mengenai perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan sedang melakukan penyidikan hanya terhadap yang tersangkanya yang berstatus sipil atau pihak swasta. Bukan militer.

Namun, untuk menentukan apakah militer terlibat, Jaksa Agung mengatakan perlu adanya rapat koordinasi dengan polisi militer. Kewenangannya berada di polisi militer kecuali nanti ditentukan lain menjadi koneksitas.

Sementara itu, Febrie menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan, tentunya melalui tahapan-tahapan hukum. Dari hasil penyelidikan, perkara ini naik ke tahap penyidikan.

“Kalau naik ke penyidikan, berarti ada bukti temuan yang cukup. Ini kita lihat bagaimana mengidentifikasi rekan-rekan penyidik bahwa ada perbuatan melawan hukum saat prosesnya. Kemudian, kita juga meyakini bahwa telah terjadi kerugian dan tinggal bagaimana kita akan melihat perkembangan dalam proses penyidikan untuk melihat siapa yg bertanggung jawab atau untuk menetapkan siapa tersangkanya,” ujarnya.

Febrie juga menjelaskan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta yang paling bertanggung jawab. Juga telah dilakukan penggeledahan.

"Penyidik mendalami peran dari awal dan melihat apakah perusahaan ini cukup dinilai mampu ketika diserahkan pekerjaan ini. Kemudian yang kedua, kita ingin melihat proses pelaksanaan dari rekan pelaksana, dan ini masih pendalaman dan tentunya kita periksa dari rekanan pelaksana karena ini pihak yang kita anggap paling bertanggung jawab dan ini adalah pihak swasta,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan pihak militer, menurut Febrie, tentunya perkara ini diserahkan ke Puspom TNI melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Di mana seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Bidang Tindak Pidana Khusus akan terus berkoordinasi dalam progres penyidikan termasuk nanti ekspose atau gelar perkara yang dilakukan setelah hasil penyidikan cukup untuk menentukan tersangka.

Terkait tindak lanjut putusan majelis hakim dalam kasus PT ASABRI (Persero), Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan tetap menghargai dan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim. Namun penuntut umum merasa ada hal-hal yang kurang di mana ada keadilan masyarakat yang sedikit terusik. Bahwa terdakwa diputus dan terbukti bersalah namun hukumannya adalah nol atau nihil.

“Padahal kita memperhitungkannya bahwa perkara korupsi PT. Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara sebesar Rp16 triliun. Terdakwa dihukum seumur hidup, namun untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT. ASABRI yang merugikan negara sebesar Rp22,78 triliun dan terdakwa terbukti bersalah, vonis hukuman nihil. Secara yuridis, kita mengerti tetapi rasa keadilan yang ada di masyarakat sedikit terusik dan yang kami lakukan adalah saya perintahkan JAM Pidsus dimana tidak ada kata lain selain “banding,” tegas Jaksa Agung.

Terkait dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro, Jaksa Agung menyatakan bahwa tetap akan konsisten dengan tuntutan yang telah diajukan. Untuk saat ini, terdakwa Benny Tjokrosaputro masih dalam tahap persidangan yaitu pemeriksaan saksi sehingga Jaksa Agung masih akan melihat perkembangannya.

"Namun satu hal yang ditegaskan adalah pihak Penuntut Umum tetap konsisten dengan tuntutan yang sudah diajukan," ujar Jaksa Agung.

Mengenai pemberantasan mafia tanah, Jaksa Agung menyampaikan telah melakukan penyelidikan dan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembebasan Lahan oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provisni DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Tahun 2018.

Senada dengan pernyataan Jaksa Agung, Febrie mengatakan, kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provisni DKI Jakarta dinaikkan ke tahap penyidikan pada hari ini dan penyidikan akan tetap dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Terkait dengan data laporan mafia tanah, Jaksa Agung Muda Intelijen menyampaikan sampai dengan 19 Januari 2022, ada 394 laporan masuk. Di mana 110 laporan telah berhasil ditelaah dan 284 laporan baru akan dilakukan telaah.

Dari 110 laporan sudah ditindaklanjuti yaitu 1 (satu) kasus terkait tanah dalam rangka pembangunan lapangan terbang yang dilakukan operasi intelijen oleh Kejaksaan Agung. Kemudian 1 (satu) laporan dari Tapanuli Selatan yang diteruskan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan karena diduga ada oknum Jaksa yang bermain.

Kemudian untuk tahap penyidikan, ada 2 (dua) laporan dimana di Kendari yaitu tanah milik Pemda sudah ditetapkan 3 (tiga) orang Tersangka. 1 (satu) kasus di Sumatera Utara, dan yang telah disampaikan tadi oleh JAM Pidsus terkait kasus di DKI Jakarta, sehingga ada 3 (tiga) kasus dalam tahap penyidikan.

"Kemudian selebihnya 108 laporan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) sesuai dengan locus delicti dari kasus tanah tersebut,” ujar Jaksa Agung Muda Intelijen.