Pupuk Melambung, Pemuda Tani HKTI Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis

JAKARTA, PEDOMANMEDIA – Petani di seluruh Indonesia mengeluhkan harga pupuk nonsubsidi yang melambung tinggi sejak Oktober 2021. Kenaikan diprediksi akan bertahan sepanjang tahun ini.

Dari data yang didapatkan, kenaikan semua jenis pupuk hampir dua kali lipat. Pupuk Urea misalnya dari harga Rp280.000/50 kg di tahun 2021, sekarang menyentuh Rp500.000/50 kg. Bahkan di luar Jawa sampai Rp600.000/50 kg.

Pupuk NPK juga sama. Naik sangat signifikan. NPK Mutiara dari Rp400.000/50 kg kini menembus Rp600.000. Untuk Phonska dari Rp170.000/25 kg menjadi Rp260.000.

Trennya naik sejak Oktober 2021 dan berlangsung sampai awal Januari ini. Yang menambah kekhawatiran karena harga diperkirakan sulit turun hingga akhir tahun.

"Memang kenaikan harga pupuk non subsidi tidak terlepas dari kenaikan harga berbagai bahan baku di pasar internasional seperti phosphate rock, KCL, amonia, gas bumi dan lain-lain akibat pandemi, dan diperparah lagi dengan kebijakan beberapa negara yang menghentikan ekspornya terutama gas," ujar Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI, Rina Sa’adah dalam keterangan pers, Selasa (11/1/2022) di Jakarta.

Menurut Rina, Kementerian Perdagangan telah membuat proyeksi bahwa harga pupuk nonsubsidi akan naik sepanjang tahun 2022. Karena harga bahan baku memang sedang naik.

Merujuk data World Bank-Commodity Market Review per 4 Januari 2022, Pupuk Urea dan diamonium fosfat misalnya naik cukup signifikan. Urea mengalami peningkatan harga mencapai 235,85 persen sepanjang 2021.

Dari US$265 per ton naik menjadi US$890 per ton pada Desember 2021. Sedangkan diamonium fosfat naik 76,95 persen dari US$421 per ton, menjadi US$745 per ton.

Jelas kata Rina, kenaikan harga pupuk non subsidi ini akan memengaruhi inflasi pada komoditas pangan dan itu sudah terjadi diawal tahun 2022 ini.

"Ujungnya adalah pendapatan petani berada di bawah standar impas dan ini akan terjadi sampai beberapa bulan ke depan jika tidak ada jalan keluar yang tepat," katanya.

Pemuda Tani HKTI berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah strategis. Setidaknya kenaikan harga pupuk nonsubsidi ini tidak membuat petani makin merana.

"Kami harapkan ada jalan keluar bagi petani. Misalnya bagaimana Kementan bersama Kemendag dan Kemenperin berkoordinasi dengan ke 5 BUMN yang selama ini menjadi produsen pupuk," pinta Rina.

5 produsen pupuk itu yakni PT Pupuk Sriwjaya (Pusri), PT Pupuk Kaltim (PKT), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT Pupuk Kujang (PK). Bagaimana agar harga pupuk nonsubsidi tetap terjangkau oleh petani namun tidak membuat rugi produsen.

"Kelima BUMN bisa memberikan harga di bawah harga internasional untuk menjaga akses pupuk bagi petani. Sebab peningkatan produktivitas pangan sangat banyak dipengaruhi (salah satunya) oleh pemupukan," tukas Rina.

Rina menjelaskan, proses pemupukan yang tepat sasaran berkontribusi tinggi dalam pencapaian produksi. Menurutnya, saat terjadi kondisi seperti sekarang akan sangat memengaruhi produktivitas.

Ketua Pengurus Pemuda Tani HKTI Sulsel Rachmat Sasmito berharap kenaikan harga pupuk nonsubsidi tidak berdampak secara langsung terhadap petani di Sulsel. Sebagai lumbung pangan nasional, khususnya padi, stabilitas bisa sangat berpengaruh jika produksi pangan Sulsel ikut terdampak.

"Kita harapkan tidak ada dampak langsung dari situasi ini. Karena Sulsel inikan lumbung pangan nasional," imbuh Rachmat.