Ada Ancaman Banjir, Bupati Jeneponto Minta Camat-Kades Cek Titik Rawan
Setiap kepala wilayah kecamatan, de harus menyiapkan rencana darurat dalam menghadapi bencana banjir.
JENEPONTO, PEDOMANMEDIA - Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menginstruksikan seluruh OPD, camat hingga kepala desa untuk mengambil langkah konkret mengantisipasi ancaman banjir. Iksan meminta ditempuh penanganan darurat.
"Kita tidak hanya menyiapkan rencana evakuasi dan penyelamatan korban saja, tetapi mempersiapkan rencana jangka panjang agar bencana banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi tidak berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat," ujar Iksan saat coffe morning di ruang Pola Panrannuata, Senin (6/12/2021).
Iksan menyebutkan, menghadapi akhir tahun, wilayah selatan Sulsel menjadi zona rawan banjir. Karenanya harus ada langkah antisipasi dini dan memperkuat mitigasi bencana.
"Saya meminta OPD terkait dan camat mengadakan rapat terbatas terkait antisipasi bencana banjir. Harus ditemukan solusi agar bisa meminimalisir dampak banjir," paparnya.
Menurut Iksan, setiap kepala wilayah kecamatan, desa/kelurahan harus menyiapkan rencana darurat (contingency plan) dalam menghadapi bencana banjir. Sebab curah hujan akan sangat ekstrem hingga Januari nanti.
"Selain master plan yang ada kita bisa menambahkan rencana darurat (contingency plan) agar jumlah korban dan kerusakan yang sewaktu-waktu terjadi dapat diminimalisir," paparnya.
Secara khusus Iksan meminta evakuasi dini bagi masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai yang berisiko dampak banjir. Menurut dia, harus dilakukan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif.
"Saya harap kepala wilayah sampai kepala desa atau lurah mampu ingatkan masyarakat agar tidak berada di tempat berisiko. Karena bisa saja hujan tidak terjadi di tempat mereka, namun di hulu. Ada potensi banjir bandang. Ini butuh penanganan cepat," katanya.
Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jeneponto Ishak Iskandar mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan merampungkan master plan pencegahan dan penanganan bencana banjir dengan melibatkan beberapa OPD, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan.
"Secepatnya kami rampungkan konsep dengan melibatkan stakeholder seperti TNI, Polri, Tagana, dan PMI," kata dia.
Penulis: Mahmud
