MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham (Kadiv Yankumham) Sulsel Anggoro Dasananto, mengatakan, Kanwil Kemenkumham Sulsel meraih peringkat pertama nilai kinerja anggaran Administrasi Hukum Umum (AHU) triwulan 3 Tahun 2021, Kamis (7/10/2021).
Penghargaan ini diserahkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo R Muzhar dan diterima oleh Kadiv Yankumham Sulsel pada Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum Periode Semester I Tahun 2021 di Hotel Westin Nusa Dua Bali,
Menurut Anggoro, Kanwil Kemenkumham Sulsel mencapai nilai tertinggi kinerja anggaran Administrasi Hukum Umum berdasarkan gabungan dari Nilai Aplikasi SMART yakni 95,76 dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yakni 98,79 pada triwulan 3 Tahun 2021.
Anggoro mengatakan, pada Aplikasi SMART ada lima indikator penilaiannya yakni penyerapan, efisiensi, konsistensi, nilai efisiensi dan pelaksanaan Anggaran. Sedangkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA ) indikatornya meliputi Revisi Dipa, Deviasi Halaman III Dipa, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, dan Kesalahan SPM.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, mengatakan, program Ditjen AHU pada Kanwil Kemenkumham Sulsel meliputi Layanan Notariat, Kewarganegaraan, Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), advokasi, penyebaran informasi dan peningkatan layanan, majelis kehormatan Notaris wilayah, majelis pengawas wilayah dan daerah notaris.
Dirjen AHU Cahyo R. Muzhar dalam arahannya menekankan bahwa Kantor Wilayah perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran Ditjen AHU agar program yang dilaksanakan menjadi selaras dengan program dan agenda prioritas Ditjen AHU.
BERITA TERKAIT
-
Pemkab Gowa Kembali Dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Kemenkumham RI
-
34 Narapidana di Sulsel Terima Remisi Khusus Hari Raya Nyepi
-
Kemenkumham Sulsel Sebut Tak Ada Pelanggaran Keimigrasian Sepanjang Pemilu 2024
-
10.653 Warga Binaan Lapas dan Rutan di Sulsel Ikut Pemilu 2024
-
Kanwil Kemenkumham Sulsel Fasilitasi Pemda Wajo Bentuk Produk Hukum Daerah