MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Kalangan pengusaha di Kota Makassar kembali menyuarakan keresahan atas kebijakan perpanjangan PPKM. PPKM dinilai telah jauh mematikan pergerakan usaha.
"Efeknya besar ya. Selama ini usaha mundur. Omzet jelas turun drastis. Kalau ini diperpanjang terus, kita ngos-ngosan terus juga," ujar Ryadi, pengusaha rumah makan kepada PEDOMANMEDIA, Kamis (9/9/2021).
Ryadi mengatakan, seharusnya PPKM tidak perlu terlalu jauh membatasi aktivitas usaha. Cukup dengan menerapkan prokes ketat.
"Ini malah jam operasi yang dibatasi. Jadi dampaknya terasa sekali," ucapnya.
Menurut Ryadi, selama PPKM, sektor usaha kehilangan waktu operasi yang hampir setengah dari hari-hari normal. Artinya, dalam hitung-hitungan ekonomi, ini telah memangkas setengah dari pendapatan normal.
"Wajar kan kalau banyak karyawan dirumahkan. Mau apa lagi. Pendapatan turun. Untuk menyelamatkan usaha ya harus PHK," ungkapnya.
Ryadi juga menilai PPKM membuat interaksi usaha melambat. Banyak sektor terpaksa menurunkan produktivitas karena pembatasan yang terlalu mengekang.
Yang kedua menurut dia, sanksi PPKM juga terlalu muluk-muluk. Sampai sampai ada rumah makan yang beroperasi melewati batas waktu lalu disanksi denda plus penyitaan.
"Inikan kelewatan. Masa cama begitu barang barang disita. Nda fairlah," imbuhnya.
Kritik Ekonom Soal PPKM
Ekonom menilai kebijakan ini akan lambat laun mematikan banyak sektor. Ini adalah kematian perlahan.
"Dampaknya sangat konkret. Ekonomi kita semakin melambat," jelas pengamat ekonomi Sjamsul Ridjal, dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
Menurut Sjamsul, jika situasi seperti ini berkepanjangan, efeknya akan sampai titik paling mematikan. Yakni terhentinya denyut perekonomian di semua sektor.
"Ini namanya kematian perlahan pada ekonomi. Ingat, ekonomi mati semua mati," jelas Sjamsul.
Karena itu kata Sjamsul, pemerintah harus berpikir lebih orientatif. Agar kebijakan itu tidak sekadar berorientasi pada upaya menekan pandemi. Tapi juga menyelamatkan ekonomi.
Kota Makassar memperpanjang kebijakan PPKM level 4 hingga 20 September 2021. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, PPKM masih harus diterapkan dua pekan ke depan karena situasi pandemi belum benar benar landai. Namun begitu, kurva kasus sudah makin menyusut.
"Kita jaga ini agar mobilitas warga dikontrol. Kurva kasus sudah menurun tapi PPKM level 4 ini penting. Diberlakukan untuk mempersempit potensi penyebaran," jelas Danny, Rabu (8/9/2021).
Berdasarkan ketetapan pemerintah pusat, sebanyak 23 daerah di luar Jawa dan Bali memperpanjang PPKM level 4 hingga 20 September 2021. Sulsel menyisakan satu daerah yakni Kota Makassar.
Di Jawa dan Bali terdapat 11 daerah yang menerapkan PPKM level 4. Sisanya, turun ke level 3 dan 2.
Data Satgas Covid-19, Jawa dan Bali mengalami kemajuan penanganan Covid yang signifikan. Sebelumnya terdapat 25 kabupaten dan kota yang berada pada level 4. Setelah 5 September turun menjadi 11 daerah.
BERITA TERKAIT
-
Usai Adik Mentan SYL Tersangka, Giliran Danny Pomanto Diperiksa Kejati Sulsel
-
Survei CRC: 79% Warga Makassar Puas Kinerja Wali Kota Danny Pomanto
-
Danny Soroti Kebakaran Berulang Pasar Sentral: Standar Keamanan Rendah
-
Cuaca Ekstrem Masih Lanjut, Danny: Hindari Pohon-pohon Besar
-
Keluarga Korban Insiden Tarik Tambang Minta Foto-Video Korban tak Disebarluaskan