Sebut Golkar Tator Bakal Renggang, Jane Kecam Sikap Aldof

TATOR, PEDOMANMEDIA - Sekretaris Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Tana Toraja Jane M menyayangkan sikap politisi senior Golkar Aldof Ch Pakke dan Tehofilus.

"Sangat disayangkan apa yang disampaikan Pak Boy yang juga selaku kader partai Golkar dengan melontarkan nada yang agak mengancam bahwa partai Golkar akan renggang ke depan," katanya.

Yang menjadi pertanyaan, apakah nantinya legislator Tator yang mengendarai Golkar sudah nyaman duduk di kursi empuk dapat meninggalkan jabatannya.

"Welem Sambolangi sebagai ketua DPRD, Randan Sampe Toding, Nico Mangera, Eriana Solinggi sebagai anggota DPRD, apakah mereka-mereka semua ini berani tinggalkan pohon beringin?," tanyanya.

"Ya tapi kalau memang itu yang terjadi, ayo monggo, lebih cepat lebih bagus supaya kami kader muda Golkar juga punya peluang," pungkasnya.

Sebelumnya Senior Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja Aldof Ch Pakke angkat bicara soal reaksi kader penolakan pelaksanaan musda ke partai Golkar Tana Toraja digelar di Kota Makassar.

Aldof menilai langkah kader melakukan penolakan merupakan bentuk kecintaan kader terhadap partai Golkar, yang selama ini Tana Toraja menjadi lumbung suara partai Golkar, sehingga langkah DPD I memindahkan musda ke Kota Makassar sebuah langkah yang mencederai hati nurani rakyat Tana Toraja khususnya Kader partai Tana Toraja. 

“Ini sudah jelas pengkhianatan terhadap kader, mengapa Musda harus digelar di Makassar, apakah Toraja Tidak representatif sebagai daerah yang dapat menggelar hajatan Musda?, atau ada intrik politik yang dilakukan oknum yang akan memecah bela kader, sementara daerah lain kok Musdanya bisa  di gelar di daerah mereka masing-masing, ini ada apa?,” tanya Aldof .

Dia juga menyebut jika proses Musda Partai Golkar Tana Toraja yang dilakukan selama ini cacat prosedural, sebab beberapa pemilik suara pada pada Musda adalah orang-orang yang di PLT kan termasuk seluruh Pincam,yang menurutnya bertentangan dengan pasal 151 PO NO 02 tahun 2020.

Selain  itu dia meyakini jika orang-orang yang ditunjuk sebagai Plt pimpinan kecamatan yang sebagian besar adalah orang yang tidak memiliki NPAPG, dimana NPAPG adalah syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pengurus apa lagi Plt.

Olehnya itu dia meminta kepada ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, untuk segera mengambil sikap tegas penyelamatan partai atas tindakan dugaan pelanggaran organisasi yang dilakukan DPD I Golkar Sulsel. 

“Kita harap ketua umum atau DPP segera mengambil bersikap, jangan sampai ini dibiarkan, jelas akan mengganggu agenda politik partai golkar kedepannya, termasuk mengawal apa yang telah menjadi keputusan partai Golkar untuk pemilu dan pilpres 2024 mendatang,” bebernya.

Selain itu dia juga meminta kepada DPD I dan DPP Golkar, agar kiranya musda Partai Golkar  Tana Toraja dikembalikan  ke Bumi Lakipadada, serta mengembalikan seluruh hak-hak kader yang di copot, khususnya mereka pincam-pincam Partai Golkar yang diberhentikan oleh DPD I 

Bila mana DPD I tetap memaksakan proses pelaksanaan musda digelar, di Kota Makassar, sebagai kader senior Partai Golkar tidak bisa menjamin apakah Tana Toraja akan kembali menjadi lumbung suara Partai Golkar atau tidak lagi. 

“Kami meminta DPP tidak tinggal diam, kami mau DPP bersikap sebab ini soal kebesaran partai Golkar, dan  jangan salahkan kader jika mana mereka memilih hengkang dari golkar karena merasa tidak nyaman dengan kebijakan yang diambil DPD I Selama ini,” tegasnya.