JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Juliari Batu Bara, terdakwa kasus suap proyek pengadaan bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 hari ini akan menjalani sidang putusan. Jelang putusan itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup, Senin (23/8/2021).
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dilansir dari Kompas.com menyebutkan empat alasan pihaknya melayangkan desakan itu pada Hakim pengadil Pengadilan Tipikor Jakarta.
Kurnia menyebutkan, alasan pertama, yakni karena Juliari melakukan tindakan korupsi ketika menjabat sebagai pejabat publik.
“Sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman Juliari mesti diperberat. Sementara untuk alasan kedua, korupsi paket bantuan sosial dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19," terangnya.
Hal ini kata dia sudah sangat terang, menunjukkan betapa korupsi yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, untuk alasan ketiga yang seharusnya menjadi pertimbangan memberatkan adalah dikarenakan, Juliari tidak kunjung mengakui perbuatannya.
"Padahal dua penyuap Juliari yaitu pengusaha bernama Harry Van Sidabukke dan pemilik PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja telah di vonis bersalah," tukasnya lagi.
Olehnya mengingat hal itu, alasan keempat tentu saja adalah efek jera tidak hanya bagi Juliari, namun diharapkan dengan putusan yang berat untuk Juliari, pejabat publik lainnya agar tidak melakukan politik korupsi ditengah pandemi Covid-19 dan setelahnya.
Diketahui saat ini Juliari sementara menjalani sidang di pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didampingi penasehat hukum sementara menunggu kesimpulan dan putusan Majelis Hakim.
TAG
BERITA TERKAIT
-
2 Kali Mangkir, Hari ini KPK Periksa Nusron Wahid Terkait Suap di ATR/BPN
-
KPK Ungkap Ada Potensi Ketimpangan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkot Makassar
-
Dikabarkan akan ke Jepang Lagi, KPK Minta Nusron Wahid Kooperatif
-
Usai PT Djarum, KPK juga Geledah 6 Perusahaan di Wilayah Jateng
-
KPK Geledah PT Djarum, Diduga Terkait Penyidikan Baru Kasus Korupsi Bea Cukai