PKKM di Makassar Diperpanjang, Dewan: Warga dan Pelaku Usaha Menjerit, Bansos tak Merata

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - PPKM Level 4 di Kota Makassar diperpanjang. Naasnya, para pelaku usaha semakin menjerit dan warga membutuhkan Bansos.

Anggota DPRD Makassar Nurul Hidayat mengatakan, memang PPKM ini bagai simalakama, mati karena wabah atau mati karena kelaparan.

"Pemerintah harus menjalankan dan melaksanakan ada aturan PPKM dari pusat. Namun pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil keputusan apabila dilakukan perpanjangan PPKM harus memperhatikan dampak terburuknya, bantuan harus merata di level mikro, karena rentang kasus kemiskinan," ungkapnya, Rabu (11/8/2021). 

"Saya menilai bantuan yang diberikan masih terlalu kecil masih banyak yang tidak mendapatkan bansos karena mereka tidak tercatat di pemerintah," tambahnya. 

Politisi Golkar itu mengatakan, dengan terus-menerusnya perpanjangan PPKM, yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah adalah mengatasi kelaparan dan kehilangan pendapatan.

"Saya melihat sistem PPKM ini perlu dikaji, bagaimana mengatasi pandemi tanpa merusak sistem perekonomian rakyat. Karena ini masih belum efektif dalam mengatasi pandemi dan menyelamatkan perekonomian," bebernya.

"Tapi ekonomi tidak bisa pulih juga kalau masalah kesehatan belum tuntas. Jadi bukan pilihan lagi PPKM harus diperketat, pemerintah harus lebih serius agar PPKM tida berlarut-larut, tapi itu dia perhatikan perut rakyat," tambahnya.

Menurutnya, Covid-19 itu adalah kehilangan sistem imun dalam tubuh, bagaimana ini tidak semakin besar karena masyarakat kelaparan, kurang gizi, jadi pertahanan tubuhnya semakin lemah, maka terjangkitlah Covid-19 dengan mudah.

"Yang amat kita khawatirkan kalo ini berlarut-larut terjadi adalah dampak ketegangan sosial yang tidak terelakkan, tingginya tensi sosial. mereka memilih mati karena virus dari pada mati kelaparan," jelasnya.

Untuk itu, kata Anggota Komisi B itu bantuan sosial harus signifikan merata khususnya masyarakat bawah dan penertibannya harus humanis.

Sementara, kata dia, PPKM juga berdampak pada dunia usaha baik sektor retail, transportasi, perhotelan, pariwisata akan terancam pailit yang semakin meningkat, dan begitu banyak karyawan kontrak yang di PHK dirumahkan tanpa mendapatkan gaji.

"Sangat miris rasanya. Setidaknya pelaku usaha bisa mendapatkan keringanan dalam pembayaran listrik untuk pemakaian di luar waktu beban puncak dan penurunan pajak kalo bisa. Biar pengusaha bisa sedikit bernafas ringan," jelasnya.

"Kita mendukung saja program pemerintah kota dalam menanggulangi wabah Covid-19, tapi juga mengingatkan akan dampak PPKM dengan memperhatikan situasi ekonomi rakyat yang sangat terpuruk," pungkasnya.