PPKM Level 4 Meluas, ini Analisis Ekonom Terhadap Kemungkinan PHK Massal
Dibanding PPKM darurat, pelonggaran sedikit memberi ruang pada usaha kecil dan menengah. Banyak jenis UMKM bisa mulai bangkit.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Pemerintah melonggarkan PPKM sejak kemarin. Para ekonom meyakini kebijakan ini belum sepenuhnya mampu me-recovery kondisi ekonomi.
"Kita belum bisa melihat dampaknya secara positif. Kita akan melihatnya apakah pelonggaran ini cukup prospektif atau tidak," ujar April Hanafi, pengamat ekonomi dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).
April mengungkapkan, pelonggaran hanya sedikit memberi dampak pada sektor ritel. Adapun pada industri dan jasa masih terjadi tekanan yang menyebabkan biaya operasional membengkak.
Namun dibanding PPKM darurat, pelonggaran ini sedikit memberi ruang pada usaha kecil dan menengah. Banyak jenis UMKM bisa mulai bangkit dengan toleransi waktu beroperasi yang lebih panjang.
"Karena tidak sedikit UMKM itu mengais pendapatan di malam hari. Kalau waktunya lebih longgar maka potensi market juga membaik. Sebaliknya pembatasan waktu operasi membuat UMKM kehilangan pangsa," jelas April.
April menganalisis, pada industri masih ada potensi negatif terjadinya PHK massal. Pasalnya upaya pemulihan industri bukan sekadar pada pelonggaran jam operasi. Tapi juga kebijakan sektoral.
"Masih mungkin ada PHK. Bisa dicegah kalau ada stimulus lanjutan," katanya.
Para ekonom juga memprediksi Indonesia sulit mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 4% jika PPKM diterapkan berkepanjangan. Sejumlah sektor penopang justru diramal melambat.
"PPKM akan membuat sektor sektor penopang ekonomi tidak produktif. UMKM akan terdampak, industri sampai jasa juga ikut terimbas," terang pengamat ekonomi, Sjamsul Ridjal.
Menurut Sjamsul, PPKM Darurat banyak membatasi pergerakan arus barang dan jasa. Sirkulas distribusi yang mengalami hambatan membuat biaya operasional naik dan memperlambat produktivitas.
Pada gilirannya, lanjut Sjamsul, jika kondisi ini berkepanjangan akan memberi tekanan pada sektor usaha. Biaya operasional membangkak, produksi melemah dan akhirnya satu satunya upaya untuk tetap bertahan adalah memangkas karyawan.
"Ujungnya adalah pengurangan karyawan. Dan akan terulang kembali kondisi seperti tahun lalu saat terjadi PHK besar besaran," papar Sjamsul.
Karena itu Sjamsul tidak yakin pemerintah mampu mengembalikan prospek ekonomi tahun ini. Apalagi sampai menargetkan pertumbuhan di atas 4%.
"Tahun ini bisa bertahan di posisi 3% saja sudah bagus. Karena ini tahun pemulihan. Kalau sampai Agustus PPKM masih diperpanjang maka pemulihan akan sampai akhir tahun," jelasnya.
Sjamsul menyarankan agar upaya terpenting sekarang adalah menjaga konsumsi. Jangan sampai kembali terpuruk dan memicu kembali resesi.
Dalam proyeksi, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi RI akan menyentuh level positif 4% di akhir tahun. Kasus Corona yang kembali memuncak, diyakini tidak akan merusak skenario penanganan ekonomi.
