Alarm Dunia Usaha: Ekonomi Bakal Mundur Lagi jika Corona Terus Menggila

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Upaya pemulihan ekonomi yang mulai menunjukkan pergerakan positif sejak April bisa kembali mundur jika kasus Corona terus menggila. Pengamat menyebut, pemulihan akan butuh waktu lebih panjang.

"Sekarang faktanya akan ada PPKM lagi. Kasus Corona naik. Jika sampai Agustus belum landai, kita akan sulit memperbaiki kinerja ekonomi sampai akhir tahun," jelas Nus Harfian, peneliti dan juga pengamat ekonomi kerakyatan, Kamis (24/6/2021).

Menurut Nus, naiknya kasus Corona di Jawa akan berimbas pada ekonomi di seluruh provinsi. Karena interaksi perdagangan antardaerah akan terhambat. Terutama dalam distribusi.

"Jakarta adalah sentra perdagangan. Kalau pada koordinat ini terganggu otomatis akan membuat ekonomi daerah juga terpengaruh. Kita harapkan PPKM tidak menimbulkan pengetatan berlebih. Ekonomi harus tetap jalan," katanya.

Pemerintah telah menyelesaikan dua tahapan vaksinasi dan siap memasuki fase lanjutan. Namun proyeksi menuju herd immunity diperkirakan masih sulit tercapai hingga akhir tahun.

Para ekonom melihat pemulihan ekonomi di semua sektor masih pincang. Pemulihan general diramal akan sangat bergantung pada hasil vaksinasi.

"Jika vaksin efektif, ekonomi akan pulih lebih cepat. Tapi kalau tidak, maka pemulihan akan makan waktu panjang," ujar pengamat ekonomi Sjamsul Ridjal.

Ia tidak yakin dalam 6 bulan ke depan akan ada perubahan signifikan. Ekonomi diramal akan membaik jika vaksin telah menyentuh hingga 90 persen dan terbukti menciptakan kekebalan.

"Trauma pasar terhadap Corona sangat tinggi. Saat kasus naik ekonomi juga terdampak. Kasus masih naik turun sehingga ekonomi juga sulit stabil," kata Sjamsul.

Di Sulsel, ekonomi diprediksi lebih membaik meski APBD 2021 defisit lebih dari Rp 1 triliun. Kondisi ini tak akan banyak memengaruhi proses pemulihan ekonomi. Tahun ini semua sektor penyangga diprediksi lebih bergairah.

"Dari banyak indikator terlihat bahwa kita punya prospek bagus tahun 2021. Investasi, komoditas kita berjalan lebih bergairah," papar plt Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman beberapa waktu lalu.

APBD Sulsel 2021 ditetapkan sebesar Rp 10 triliun. Sektor-sektor pembangunan seperti infrastruktur, ekonomi dan investasi sedang dalam masa transisi. Namun diharapkan segera pulih dalam satu tahun ke depan.

"2021 ekonomi kita lebih kebal karena sektor-sektor prioritas menjadi lebih terencana. UMKM kita juga harapkan bisa bangkit menopang ekonomi daerah," katanya

Resesi sejak Oktober lalu memberi kontraksi cukup hebat pada ekonomi daerah. Namun, iklim investasi berpeluang diperbaiki di 2021.

Menurutnya, pada beberapa sektor, Sulsel menunjukkan performa cukup apik. Terutama karena bisa mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi, di saat pertumbuhan ekonomi nasional jatuh di bawah minus 5.

"Tahun 2021 kita berharap bisa mendorong kembali investasi dan menormalkan ekspor. Karena di beberapa komoditas kita ini bagus. Pangan kita juga terjaga dengan baik," katanya.

Kata Sudirman, yang menjadi fokus saat ini bagaimana memulihkan UMKM. Sebagai penyangga krisis, UMKM harus dibangkitkan kembali setelah mengalami keterpurukan akibat pembatasan sosial selama 2020.

2020 menjadi tahun kejatuhan ekonomi nasional. Indonesia akhirnya resmi jatuh dalam resesi pada November silam.

Pertumbuhan ekonomi ada di angka minus 3,49%. Meski ada kenaikan dibanding kuartal kedua yang berada di angka minus 5%, namun ini tak menyelamatkan RI dari jurang resesi.

Kembali ke Sjamsul Ridjal. Ia melihat, kontraksi akan lebih kuat di akhir tahun dan resesi bisa memuncak pada 2021. Jika tak ada upaya pemulihan yang lebih cepat maka daya beli akan menurun sangat tajam.

Sjamsul menjelaskan, vaksinasi bisa sangat menentukan kemajuan ekonomi di 2021. Seberapa jauh kemajuannya tergantung efektivitas vaksin.

"Isu pandemi ini paling merusak konstruksi ekonomi kita. Kalau isu itu terus pasti akan lebih buruk. Tapi kalau vaksin ini efektif tentu sangat berdampak pada ekonomi kita. Akan lebih baiklah dari semua sisi," katanya.

Sebelumnya Bank Dunia mengungkap kondisi kesenjangan pangan di Indonesia yang semakin mencolok sejak pandemi. Kesenjangan terjadi karena kelaparan akibat tidak terjangkaunya pangan.

Hal ini disampaikan Bank Dunia untuk RI sebagai peringatan dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Desember 2020 yang baru diluncurkan Bank Dunia. Dalam laporan itu disebutkan, orang orang kaya di kota mendominasi pangan. Sehingga banyak masyarakat yang kekurangan pangan.