BKD tak Tahu plt Direktur RSUD Lakipadada Tator Sudah Mutasi Puluhan ASN

TATOR, PEDOMANMEDIA - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tator Jhoni Tonglo mengaku tidak tahu menahu soal mutasi yang dilakukan oleh Plt Direktur RSUD Lakipadada Farma Lelepadang. Ia menegaskan, mutasi seharusnya atas sepengetahuan bupati.

"Saya tidak tahu itu karena tidak ada persuratannya masuk di kami. Lagian pak kabag hukum juga sudah komentar di situ bahwa itu pelanggaran. Jadi apa lagi saya mau bilang," kata Jhoni, Senin (21/6/2021).

Jhoni menegaskan, mutasi harus sepengetahun Bupati. Ia mengaku tidak tahu apakah mutasi di RSUD Lakipadada sudah mendapat persetujuan bupati atau tidak.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Pemkab Tator Aprianus Lollong sudah memberi tanggapan lebih awal. Ia menanggapi isu mutasi 'diam-diam' yang dilakukan plt Direktur RSUD Lakipadada dr Farma. Aprianus menilai mutasi oleh pejabat berstatus plt adalah pelanggaran.

"Waduh kamu dapat info dari mana dek, tapi kalau itu benar itu pelanggaran. Karena plt tidak boleh melakukan mutasi," ketus Aprianus.

Aprianus akan mengecek kebenaran informasi itu. Karena setahu dia mutasi hanya boleh dilakukan oleh pejabat definitif.

"Nanti dicek ya," jawabnya singkat.

Plh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada (RSUD) dr Farma diisukan melakukan sejumlah mutasi di lingkungan rumah sakit yang memicu prokontra. Mutasi disebut dikabarkan mengakomodir orang-orang dekat Bupati Tator Theofilus Allorerung.

Dari data yang didapatkan, Farma melakukan mutasi sejak April 2021. Terakhir pergeseran juga ia lakukan pada Mei lalu.

Ada sekitar 20 orang yang dimutasi pada April. Selanjutnya pada Mei dilakukan pergeseran pada posisi pjs di Laboratorium RSUD Lakipadada. Farma mengangkat dr Benyamin Massang sebagai pjs.

Mutasi sejumlah jabatan ini menuai prokontra karena Farma masih pejabat sementara. Di mana pjs secara regulasi tidak dibenarkan melakukan mutasi.

Selain itu mutasi juga disebut banyak mengakomodir keluarga dan orang orang dekat bupati.