Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pemkab Lutra-DJPb Sulsel Teken MoU

LUTRA, PEDOMANMEDIA - Bupati Indah Putri Indriani dan Kakanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulsel Syaiful melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penandantanganan MoU ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Dukungan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Penyerahan Buku Kajian Fiskal Regional (KFR) serta Penyerahan Cinderamata berupa Plakat Kanwil DJPb Provinsi Sulsel kepada Bupati Lutra. Pun sebaliknya, dari Pemkab Lutra kepada DJPb Sulsel.

Bupati Indah Putri Indriani mengatakan, melalui penandatangan ini, dirinya berharap menjadi tambahan motivasi bagi Pemkab untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, dan mewujudkannya dalam kinerja aparatur pemerintah yang lebih baik.

“Dalam konteks pengelolaan, sebagai pengguna anggaran, bagaimana menghasilkan atau mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi, percepatan dana transfer, khususnya DAK fisik, serta dana desa dan pendampingan peningkatan kualitas laporan Pemda,” tutur Indah.

Terkait, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ia mengatakan bahwa Pemkab fokus menggerakkan pelaku UMKM yang jumlahnya kurang lebih 12ribu untuk memiliki akses ke Perbankan melalui penguatan permodalan guna mendapatkan KUR.

“Alhamdulillah, Pemkab telah me-launching market place yaitu e-Mall yang di dalam aplikasi tersebut kita bisa mencari dan belanja produk UMKM, produk pertanian, perkebunan atau e-Farming. Target utama kita adalah ASN yang akan kita maksimalkan. Jadi kami mohon dukungan kita semua,” imbuhnya.

Untuk itu, dia berharap melalui MoU ini, pengelolaan keuangan negara di daerah akan semakin maksimal dari waktu ke waktu.

“Upaya perbaikan terus kita lakukan dan laporan keuangan dapat kita perbaiki. Walaupun tidak sempurna, tapi kita jua-lah yang menyempurnakannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kakanwil DJPb Sulsel Syaiful memberikan apresiasi kepada Pemda Luwu Utara yang telah berhasil meraih opini WTP kesembilan kalinya, dan 8 kali secara konsekutif atau berturut-turut. “Opini itu diberikan karena tata kelola keuangan pemerintahan suatu daerah itu disusun sesuai standar pelaporan keuangan,” kata Syaiful.

Syaiful mengatakan, laporan keuangan opini terbaik harus berbanding lurus dengan pelaksanaan realisasi anggaran fisik di Pemda yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah.

“Transparansi pelaporan keuangan Pemda perlu kiranya dilakukan kerjasama, dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi,” jeas dia.

Olehnya itu, kata syaiful, transfer daerah DAK dan dana desa sangat berkontribusi membangun infrastruktur, serta membuka akses jalan mulai dari pinggiran.

“Dana tersebut sekarang sudah bisa diakses secara mudah melalui aplikasi MINASATA, yaitu aplikasi Monitoring Dana Desa dan Transfer Daerah yang mengintegrasikan semua daerah kabupaten/kota di Sulsel,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kakan Pajak Palopo Ikhwan Mahmud, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan Perbankan lainnya.