Makassar Gagal Pertahankan Rekor WTP, Hamzah Hamid: Dampak Pilwalkot

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Anggota komisi A DPRD Makassar Hamzah Hamid menilai Pemkot Makassar gagal mempertahankan rekor Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Makassar TA 2020 efek politik. Dimana pada masa itu tidak ada Wali Kota definitif.

"Saya kira ini dampak dari Pilwalkot Makassar Makassar selama ini di bawah kepemimpinan Danny Pomanto selalu meraih WTP," ungkapnya.

Politisi PAN itu mengatakan, dengan terpilihnya Wali Kota definitif ini mampu kembali mengarahkan Kota Makassar ke arah yang seharusnya.

"Mudah-mudahan kedepan bisa kembali. Saya kira pak Danny melihat ini merupakan cambuk sehingga harus membuktikan bahwa dia mampu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Hamzah tak heran jika Pemkot Makassar hanya mendapat WDP dari BPK. Sebab ia menyebut banyak temuan beberapa kasus di Pemkot selama tahun 2020.

Seperti temuan pengadaan 21 cctv yang tidak sesuai dengan spesifikasi dengan harga. Itu juga yang membuat dirinya menolak LKPJ tahun 2020 lalu.

"Saya kira pastilah kenapa WDP karena banyak temuan, Kominfo dapat temuan dari BPK terkait pengadaan cctv karena itulah kalau SKPD tidak berjalan sesuai tupoksi nya, itu baru sebagian saya yakin dan percaya SKPD lain ada temuan makanya LKPJ 2020 kita tolak," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar secara virtual di ruang rapat Wali Kota, Selasa (18/5/2021)

Penyerahan LHP LKPD tahun 2020 oleh BPK RI Provinsi Sulsel memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kota dengan berbagai catatan laporan keuangan selama tahun 2020.

Sementara diketahui, Pemkot Makassar mengukir rekor lima tahun meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut sejak 2015.