116 CPNS Formasi 2013 Belum Dapatkan NIP, Begini Respons DPRD Wajo

WAJO, PEDOMANMEDIA - Komisi I DPRD Wajo bakal melakukan koordinasi ke Kantor BKN Pusat dan DPR RI dalam waktu dekat. Hal itu untuk memperjuangkan hak-hak para CPNS yang lolos pada formasi 2013 namun belum mendapatkan nomor induk pegawai (NIP).

Ketua Komisi l DPRD Wajo Ambo Mappasessu mengatakan, sampai saat ini dari sekitar 116 CPNS Wajo pada tahun 2013 tersebut hingga saat ini masih belum mendapatkan NIP-nya.

"Dari jumlah 122 itu diantaranya ada yang sudah berhenti dan ada juga yang meninggal, sehingga totalnya menjadi 116 orang CPNS tahun 2013 tersebut yang sampai saat ini masih belum ada NIP-nya keluar," tuturnya.

"Kami selaku anggota DPRD Komisi l dan seluruh anggota berupaya untuk memperjuangkan hal tersebut dan berharap bisa segera mungkin untuk mendapatkan NIP masing masing CPNS tersebut yang telah dinyatakan lolos," tambahnya.

Dan rencananya akhir bulan Mei 2021 ini setelah perayaan Idhul Fitri 1442 H pihaknya akan kembali ke Jakarta untuk melakukan koordinasi dan konsultasi lnsung ke pusat baik ke pihak BKN pusat dan DPR RI pusat

Untuk memperjuangkan dan mendapatkan hak mereka yakni soal NIP tersebut pihaknya telah melakukan kunjungan dan konsultasi serta koordinasi hingga ke BKN pusat.

"Kami rencana ke pusat temui BKN dan DPR RI untuk konsultasi dan koordinasi terkait hal tersebut diatas dan akan terus mengawal dan memperjuangkan nasib para CPNS tersebut agar bisa terwujud dan para CPNS Wajo tersebut bisa mendapatkan NIP-nya masing-masing," ungkapnya.

Sedangkan, Kepala BKPSDM Wajo Herman yang dihubungi terpisah terkait hal tersebut belum berhasil untuk dimintai komentar dan tanggapannya.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Wajo Amran mengatakan, Pemkab Wajo ikut memperjuangkan aspirasi para tenaga pendidik yang telah dinyatakan lulus CPNS tahun 2013 lalu itu.

Bahkan Pemkab Wajo bersedia mengalokasikan gaji bagi 122 CPNS tersebut. Lanjut Amran, pihaknya siap mendampingi para lulusan seleksi CPNS 2013 itu ke KemenPAN-RB untuk memperjuangkan Nomor Induk Pegawai (NIP) Aparatur Sipil Negara.

"Kami (Pemkab Wajo) tidak tinggal diam menangani permasalahan yang sudah Tujuh tahun ini, bahkan Pemkab Wajo siap mengalokasikan gaji bagi pegawai yang dinyatakan lulus CPNS ini," katanya

Disisi lain Pemkab Wajo terancam tidak mendapatkan alokasi Dana BOS karena hingga tahun 2020 ini, masih saja kekurangan guru, yang jumlahnya mencapai 2490 guru. Sementara pemerintah juga dilarang menerima tenaga honor lagi.