Suara Sumbang ASN Usai Menkeu Umumkan THR tak Dibayar Full
Banyak di antara mereka mengaku kecewa karena THR hanya dibayarkan sebesar gaji pokok. ASN memilih menabung daripada belanja.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan besaran THR bagi ASN, TNI, Polri dan pensiunan dua hari lalu.
Meski disambut gembira, nada-nada sumbang dari kalangan ASN masih juga terdengar.
Banyak di antara mereka mengaku kecewa karena THR hanya dibayarkan sebesar gaji pokok. Jika dikalkulasi kata mereka nilainya tak seberapa.
"Dulunya kami pikir dibayarnya full.Tapi ternyata sebesar gaji pokok. Ya kalau soal nilai kecil. Tapi ya kita syukuri saja yang ada," ujar Subaedah, ASN Makassar kepada PEDOMANMEDIA, Sabtu (1/5/2021).
Subaedah mengaku karena nilainya tak sesuai harapan, ia terpaksa membatalkan beberapa rencana belanja.
"Kan nda mudik ini. Tadinya mau ke mal belanja sama anak anak. Sekarang dipikir pikir dulu," katanya.
Jamal, ASN lainnya juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, THR hanya cukup untuk kebutuhan Lebaran. Soal belanja belanja yang lain seperti pakaian ia memang tak punya rencana.
"Nda. Mending disimpan untuk sekolah anak-anak," aku Jamal.
Padahal salah satu alasan pemerintah membayarkan THR lebih awal agar bisa mendorong konsumsi masyarakat. Masyarakat diharapkan berbelanja menjelang Lebaran untuk mendongkrak rasio daya guna pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah dalam pengumuman dua hari lalu memutuskan THR hanya dibayarkan sesuai gaji pokok plus tunjangan melekat.
"Pemerintah sudah melakukan kalkulasi, dan THR tak bisa dibayar penuh. Dampak pandemi yang masih membutuhkan anggaran besar menjadi pertimbangan utama," jelas Menkeu Sri, Kamis (29/4/2021).
Meski tak dibayar penuh, Sri mengatakan, pemerintah telah menunaikan kewajiban menyalurkan hak hak ASN di hari raya. Artinya kata dia, dua kepentingan bisa tetap dipenuhi meski dalam kondisi keuangan negara yang belum norma.
"Kita sudah memenuhi hak hak ASN, TNI, Polri dan pensiunan. Di sisi lain kita juga tetap memberi alokasi pada penanganan pandemi," terang Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan perubahan dari alokasi anggaran THR PNS 2021 mencerminkan pemihakan pemerintah pada penanganan COVID-19 dan penggunaan anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Beberapa pos dalam rangka pemulihan ekonomi nasional menurutnya banyak yang belum dianggarkan tahun lalu dan baru tahun ini dianggarkan. Hal ini memaksa pemerintah melakukan perubahan-perubahan.
"Beberapa pos yang belum dianggarkan dan harus dianggarkan memaksa pemerintah melakukan berbagai perubahan, yaitu program Prakerja yang tadi saya sampaikan tadinya Rp 10 triliun jadi Rp 20 triliun, subsidi kuota internet juga diberikan di tahun 2021 ini yang tadinya belum ada anggarannya," ungkap Sri Mulyani.
Adapun alokasi anggaran untuk pembayaran THR 2021 mencapai Rp 30 triliun lebih. Dengan rincian, kementerian dan lembaga pusat menyedot Rp 7 triliun.
Lalu untuk anggaran ASN di daerah dan pekerja PPPK sebesar Rp 14,8 triliun. Untuk pensiunan dialokasikan anggaran Rp 9 triliun.
Pencairan THR dijadwalkan pada H-10 Lebaran Idul Fitri atau tanggal 2 Mei yang bertepatan hari Ahad lusa. Sehingga kemungkinan pembayaran baru dimulai Senin 3 Mei. Paling tepat THR akan tersalur pada H-5 atau 7 Mei.
Sementara itu pembayaran gaji ke-13 juga telah diputuskan akan dibayarkan Juni atau Juli nanti. PP pembayaran gaji ke-13 telah diteken Presiden Joko Widodo.
Besaran gaji ke-13 PNS yang bakal cair adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat.
