Dewan Nilai Pembongkaran Lapak PK5 di Bulusaraung Arogan dan Tebang Pilih
Dewan meminta pemerintah setempat mengedepankan etika, berbicara secara baik-baik.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Penertiban Pedagang kaki lima (PK5) di sepanjang Jalan Gunung Bulusaraung Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala menuai sorotan DPRD Kota Makassar. Dewan menilai tindakan tersebut terlalu arogan.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Syamsuddin Raga mengatakan, pembongkaran pedagang PKT itu seharusnya dari awal disampaikan secara baik-baik, tapi mungkin juga sudah disampaikan sehingga terjadi eksekusi.
"Seharusnya pemerintah menyiapkan dulu tempat, saya rasa pedagang juga ini tidak akan berjualan tetap disitu ketika diarahkan bahwa kamu harus pindah disini, seperti di Karebosi itu masih kosong seharusnya kan diarahkan baik-baik ke sana apa prosedurnya untuk mendapatkan tempat ke sana sehingga tidak terjadi anarkis dan arogansi," ungkapnya.
"Kalau itu memang kami sesalkan secara pribadi, harusnya sampaikan sama pemilik bahwa kitami yang bongkar agar tidak terjadi kerusakan seperti itu. Akan tetapi tindakan Satpol PP itu memang tindakan yang tidak beretika," bebernya.
Soal adanya pihak Satpol PP yang tebang pilih dalam pembongkaran, politisi Perindo itu menegaskan hal itu tidak sepatutnya dilakukan.
"Kalau tebang pilih, kalau memang diantara mereka tarulah jumlahnya ada 15 terus dieksekusi di sana cuma 10 berarti pilih kasi toh, berarti ada yang tersisa 5. Pertanyaannya apa yang membuat yang membuat sisa itu tidak ditindaki, itu yang harus memang diperhatikan penindak Perda (Satpol PP)," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A lainnya Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ) menilai, penertiban yang dilakukan aparat kecamatan Bontoala itu terkesan arogan dan tebang pilih. Pasalnya, hingga merusak properti pedagang.
"Kita ini masih dalam kondisi pemulihan ekonomi, jangan asal main labrak hingga merusak properti pedagang," kata RTQ, Selasa (16/3/2021).
RTQ meminta pemerintah setempat mengedepankan etika, berbicara secara baik-baik.
"Makassar ini kota adat, datangi baik-baik pedagangnya, jangan bertindak arogan dan asal labrak," terangnya.
Hal senada dikatakan, anggota Komisi A lainnya Ray Suryadi Arsyad. Ia menyayangkan proses penindakan aparat kecamatan yang melakukan penertiban hingga merusak beberapa barang milik PK5.
"Harusnya banyak tahapan-tahapan yang mesti dilalui dulu, bagaimana melakukan komunikasi dulu sama pihak yang terkait, jangan serta merta menghancurkan tempatnya mereka, memang ini sekarang semua orang dalam masa sulit makanya.perlu ada sedikit etika yang harus kita kedepankan bersama," tandasnya.
