Oleh: Talitti Paluge
Ada anomali menarik dalam peta politik nasional minggu ini. Tradisi politik Indonesia selama puluhan tahun selalu Jawa-sentris. Capres harus dari Jawa, dari provinsi berpenduduk besar, dari partai besar di Senayan. Populasi adalah modal elektoral.
Tapi tradisi itu kini retak.
Survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis 29 Oktober 2026 mencatat fenomena baru: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid masuk bursa capres dengan 0,2 persen dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dengan 2,0 persen. Angka yang terlihat kecil, namun maknanya besar.
Mengapa? Karena keduanya adalah gubernur dari wilayah timur, yang notabene daerahnya berpenduduk kecil jika dibandingkan DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah. Sulteng hanya sekitar 3,2 juta jiwa, Maluku Utara bahkan di bawah 1,4 juta jiwa. Dalam logika politik lama, mustahil mereka masuk radar nasional.
Apa yang Berubah?
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memberikan kunci jawabannya:
"Sebagian besar responden dari Indonesia Barat cenderung menilai tokoh dari kesukaan pada tokohnya. Sementara responden Indonesia timur cenderung karena faktor program dan kinerja."
Dan untuk kedua nama ini, IPO mencatat: "Pilihan pada tokoh ini karena dianggap mampu bekerja dengan baik."
Ini adalah pergeseran eskalasi politik dari politik popularitas menjadi politik kinerja.
Anwar Hafid misalnya, dalam survei itu disebut sebagai satu-satunya tokoh yang tidak dikenal di Indonesia barat tetapi punya elektabilitas yang solid. IPO menilai ini terjadi karena "Anwar Hafid dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan publik, dan berhasil menjalankan program yang menurut publik diharapkan."
Program BERANI Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Bedah Rumah, Berani Menyala - yang awalnya hanya program lokal Sulteng, kini menjadi bahan pembicaraan nasional. Begitu juga Sherly Tjoanda, sosok gubernur perempuan pertama dari Maluku Utara yang viral karena kerja blusukannya dan tingkat kepuasan publik yang tinggi (60,8% di kalangan anak muda, nomor 2 nasional).
Mengapa Ini Dinamika Baru?
Pertama, Melawan Hukum Besi Demografi. Selama ini ada mitos: tidak bisa jadi presiden kalau bukan dari provinsi besar. Munculnya Anwar dan Sherly mematahkan itu. Survei membuktikan, pemilih timur memiliki loyalitas tinggi terhadap tokohnya sendiri. Dengan 1.200 responden dari 38 provinsi, suara timur yang selama ini dianggap pinggiran, kini terhitung.
Kedua, Representasi Keadilan Indonesia-sentris. Presiden Prabowo selalu menggaungkan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. Masuknya dua gubernur timur ke dalam bursa adalah legitimasi dari ide itu. Masyarakat mulai mencari presiden yang memahami masalah pulau-pulau, tambang, nelayan, dan konektivitas antarpulau, bukan hanya masalah macet dan banjir Jakarta.
Ketiga, Akhir dari Politik Selebriti. Jika di barat pemilih memilih karena suka pada tokohnya , di timur pemilih memilih karena program dan kinerja. Ini sinyal pematangan demokrasi. Anwar Hafid tidak punya TV nasional, tidak punya buzzer besar. Tapi ia punya 9.034 unit bedah rumah dalam setahun dan program sekolah gratis yang dirasakan. Sherly tidak punya dinasti politik Jawa, tapi ia punya cerita ketangguhan memimpin Maluku Utara.
Tentu saja, jalan keduanya masih sangat panjang. 0,2 persen dan 2,0 persen bukanlah angka untuk menang Pilpres 2029. Bahkan Anwar sendiri mengatakan, "Kita berbuat saja, biar masyarakat yang menilai." Tapi dalam politik, masuk dalam daftar survei nasional saja sudah merupakan tiket awal.
Seperti kata IPO, tingginya loyalitas masyarakat Indonesia timur terhadap tokoh dari kawasan tersebut turut memengaruhi munculnya sejumlah nama dari wilayah itu. Ini adalah modal sosial yang tidak dimiliki gubernur-gubernur dari Jawa yang harus berebut suara di lumbung yang sama.
Fenomena Anwar Hafid dan Sherly Tjoanda adalah alarm bagi partai-partai besar di Jakarta: bahwa eskalasi politik nasional tidak lagi bisa diatur