Survei PPI: 65,4% Masyarakat Puas Kinerja Prabowo-Gibran

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei nasional bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Survei tersebut menunjukkan 65,4% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rinciannya, 58,6% responden menyatakan puas dan 6,8% lainnya sangat puas. Sementara itu, 32,5% menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas, sedangkan 2,1% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Selain mengukur tingkat kepuasan, PPI menemukan 67% responden percaya pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik. Sebanyak 24,4% menyatakan tidak percaya, sementara 8,6% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Surveri Parameter Politik Indonesia terkait Sebaran Kepuasan Kinerja Presiden Prabowo. Foto: Parameter Politik Indonesia

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan, salah satu faktor yang mendasari kepuasan responden adalah penilaian positif terhadap sejumlah program pemerintah.

PPI mencatat bantuan sosial (bansos) menjadi program yang paling banyak dinilai baik, yakni 15,9%. Berikutnya, Sekolah Rakyat sebesar 12,6% dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 11%.

Program lain yang dinilai baik meliputi sekolah gratis hingga kuliah sebesar 8,1%, cek kesehatan gratis sebesar 7,7%, serta program pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan sebesar 6,7%.

Surveri Parameter Politik Indonesia terkait Sebaran Kepuasan Kinerja Presiden Prabowo. Foto: Parameter Politik Indonesia

Bansos dan penangkapan koruptor jadi alasan kepuasan

Adi juga memaparkan sejumlah alasan responden merasa puas terhadap kinerja pemerintah. Bansos yang dinilai semakin banyak menjadi alasan terbanyak, yakni 16,7%. Berikutnya, penangkapan koruptor sebesar 10,3% dan Sekolah Rakyat sebesar 9,8%.

“Pertama adalah bantuan sosial yang semakin banyak. Ada sekitar 16,7 persen yang menganggap bantuan sosial makin banyak yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah koruptor yang semakin banyak ditangkap 10,3 persen, kemudian sekolah rakyat 9,8 persen, dan kemudian MBG yang dinilai makin membaik,” tutur Adi saat memaparkan hasil survei dalam Zoom Meeting, Minggu (18/10).

Adi menambahkan, program pendidikan gratis hingga kuliah, cek kesehatan gratis, serta harga BBM jenis Pertalite yang tidak naik juga menjadi alasan responden merasa puas terhadap kinerja pemerintah.

“Ini adalah variabel-variabel yang kemudian menjelaskan kenapa ada sekitar 65 persen masyarakat itu merasa puas terkait dengan kinerja pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Di sisi lain, PPI mencatat sejumlah persoalan yang menjadi alasan ketidakpuasan responden. Sebanyak 11,8% responden yang tidak puas menilai kondisi ekonomi sulit dan menurun. Berikutnya, 11,4% menilai bansos masih kurang atau tidak tepat sasaran, sedangkan 10,4% menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok.

Adi mengatakan kemiskinan, kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, korupsi, hingga sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Ini tentu memasuki tahun kedua pemerintahan Pak Prabowo menjadi penting sebenarnya untuk membenahi sektor-sektor yang menurut publik ini adalah stressing dan masalah penting yang mesti dibenahi,” jelasnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, dalam agenda Serial Diskusi Muktamar Ke-35 NU di Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan

Gerindra nilai capaian pemerintah belum tersampaikan optimal.

Menanggapi hasil survei tersebut, Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mengatakan sejumlah program pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena masih berada dalam tahap pembangunan fondasi.

“Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini memang secara objektif kita belum bisa memanen raya elektoralnya. Karena memang ada beberapa program Pak Prabowo itu yang masih dalam konteks pembangunan pondasinya,” kata Sugiat.

Ia mencontohkan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan yang menurutnya masih dalam tahap pembangunan. Sementara itu, program Sekolah Rakyat dinilai belum berjalan secara masif.

Kendati demikian, Sugiat menilai pemerintah telah mencatat sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Ia menyinggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim telah mencapai lebih dari 5% serta investasi di atas Rp 1.000 triliun pada triwulan II 2026 yang, menurutnya, mampu menyerap 1,4 juta tenaga kerja.

Menurut Sugiat, capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam persepsi masyarakat. Ia menilai komunikasi pemerintah belum optimal dalam menyampaikan kinerja dan capaian Presiden Prabowo kepada publik.

“Lembaga-lembaga komunikasi di bawah kementerian belum secara masif menjelaskan kepada rakyat secara objektif terkait dengan capaian dan kinerja dari presiden kita,” bebernya.

Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif, CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, dan Kiai Musta'in Syafi'i dalam agenda Serial Diskusi Muktamar NU di Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan

Ia mengatakan pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang objektif mengenai program dan hasil kerja pemerintah.

“Sementara kita masuk dalam rezim digital, rezim AI (artificial intelligence), atau rezim katakanlah framing dan narasi itu bisa dilakukan oleh siapa pun, oleh buzzer mana pun, yang itu bisa membangun kesadaran yang tidak objektif di tengah-tengah publik. Saya pikir ini yang mungkin perang yang belum dimaksimalkan dalam pemerintahan Pak Prabowo,” jelas Sugiat.

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

Selain komunikasi publik, Sugiat menilai kemampuan birokrasi menjalankan kebijakan juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pelaksanaan program perlu didukung kemampuan teknis di tingkat kementerian hingga pemerintah daerah agar kebijakan berjalan optimal.

Sugiat berharap pelaksanaan program pemerintah semakin baik pada tahun-tahun mendatang sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Saya yakin dan percaya di periode tahun ketiga atau di tahun keempat nanti sudah akan ada hasil yang sangat maksimal. Pada saat itu saya yakin dan percaya bahwa persepsi opini publik akan semakin positif untuk menilai kinerja pemerintahan Pak Prabowo,” tuturnya.