MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Anggota DPRD Kota Makassar Yulius Patandianan, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Kebudayaan Kota Makassar, akhir pekan lalu. Kegiatan membahas berbagai isu terkait penguatan kebudayaan daerah,
Kegiatan berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di sektor kebudayaan.
"Kita ingin mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Yulius Patandianan.
Narasumber kedua, Achmad Fadlu Akbari, selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, memaparkan aspek perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan, termasuk keselarasan program dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pembahasan pengawasan mencakup empat bidang utama, yakni perencanaan, keuangan, program, dan pelayanan publik. Keempat aspek tersebut menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan penggunaan sumber daya daerah memberikan manfaat nyata.
Pada bidang keuangan, perhatian diarahkan pada pengelolaan APBD dan efektivitas penggunaan anggaran. Sementara itu, bidang program mencakup kegiatan pelestarian budaya, penyelenggaraan festival, pembinaan seni, serta pengelolaan cagar budaya.
Sementara itu, Gideon Banga, dari kalangan akademisi, turut memberikan perspektif mengenai pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, dengan tetap menempatkan pelestarian kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.
Diskusi dipandu oleh moderator Abby Rattealo yang mengarahkan jalannya kegiatan agar pembahasan berlangsung terstruktur dan memberikan ruang bagi peserta untuk memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber.
BERITA TERKAIT
-
DPRD Makassar Temukan Pelanggaran di THM: Izin Kedaluwarsa-Ada Pengunjung di Bawah Umur
-
Godok Perda HIV, DPRD Makassar Harap Bisa Tekan Angka Kasus yang Kian Tinggi
-
PAN Incar Kursi Pimpinan DPRD Makassar di Pemilu 2029
-
DPRD Makassar Pertanyakan Nasib 6.000 PPPK Paruh Waktu: Mereka Butuh Kepastian
-
Sah! APBD-P Makassar 2026 Ditetapkan Rp5,2 Triliun