2026, Pengentasan Kemiskinan Makassar Telan Rp717 M

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran sebesar Rp717,50 miliar untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan sepanjang 2026. Anggaran tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan dan menuntaskan kemiskinan ekstrem.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada kegiatan kunjungan kerja dan studi tiru Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Balai Kota Makassar, Kamis,24 September 2026.

Aliyah menjelaskan, anggaran itu diarahkan melalui empat pilar utama, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan pendapatan dan perlindungan pekerja, pembinaan serta pemberdayaan UMKM, dan peningkatan tabungan serta investasi.

“Seluruh program penanggulangan kemiskinan Kota Makassar tahun 2026 didukung pagu anggaran sebesar Rp717,50 miliar yang terbagi ke dalam empat pilar strategi utama,” ujar Aliyah.

Pilar pertama berupa pemenuhan kebutuhan dasar dengan alokasi Rp216,09 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung jaminan kesehatan PBI-JKN sebesar Rp111,38 miliar bagi sekitar 245 ribu penerima, serta penyediaan air bersih, sanitasi, Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD), tangki septik, dan beasiswa pendidikan.

Pilar kedua diarahkan pada penciptaan pendapatan dan perlindungan pekerja dengan anggaran Rp495,09 miliar. Di dalamnya termasuk program perlindungan pekerja rentan serta pelaksanaan program padat karya perkotaan sebagai upaya memperkuat pendapatan masyarakat.

“Strategi penuntasan kemiskinan kami tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis konvergensi program, data presisi, serta perlindungan jaminan sosial yang masif,” jelasnya.

Selanjutnya, pilar ketiga berupa pembinaan dan pemberdayaan UMKM dengan anggaran Rp3,8 miliar. Program tersebut mencakup penguatan koperasi Kelurahan Merah Putih, kemitraan usaha mikro, serta sertifikasi dan legalitas usaha.

Sementara pilar keempat dialokasikan sebesar Rp2,44 miliar untuk peningkatan tabungan dan investasi melalui koperasi multi pihak serta penguatan inklusi keuangan. Seluruh intervensi tersebut dioperasionalkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional secara by name by address.

Aliyah mengatakan, pendekatan berbasis data diperlukan agar program pemerintah dapat menyasar masyarakat yang tepat, terutama di kawasan yang menjadi kantong kemiskinan. Intervensi juga diarahkan untuk mendorong proses gradasi masyarakat dari kondisi miskin secara berkelanjutan.

“Sebagai kota metropolitan, persentase kemiskinan yang rendah tetap membawa tantangan karena jumlah populasi miskin secara absolut masih cukup besar,” ungkap Aliyah.

Ditambahkan, berbagai program dan dukungan anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya Pemkot Makassar menurunkan angka kemiskinan. Pada 2026, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,46 persen atau sekitar 51,30 ribu jiwa, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan dapat ditekan hingga mendekati nol persen.