JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Pemerintah akan mendistribusikan bantuan sosial tunai pada triwulan pertama 2027. Bansos akan menyentuh 50 juta orang.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut sekitar 50 juta masyarakat akan menerima bantuan sosial (bansos) secara langsung melalui rekening bank. Pemberian bansos melalui rekening ini merupakan bagian dari digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) yang sedang disiapkan pemerintah.
Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar masyarakat penerima bansos memiliki rekening bank. Sebanyak 50 juta orang tersebut merupakan masyarakat dengan kategori desil 1-4.
“Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya, nanti saya kira fiskal,” kata Luhut di Kantor DEN, Kamis (10/9).
Digitalisasi bansos juga diharapkan dapat mengurangi inclusion error dan exclusion error. Artinya, masyarakat yang seharusnya menerima bansos tetapi belum mendapatkannya dapat terdata, sementara masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan dapat dikeluarkan dari daftar penerima.
Luhut mengatakan pemerintah juga sepakat untuk tidak lagi menggunakan skema transfer tunai dalam penyaluran bansos. Transaksi nantinya dilakukan secara non-tunai untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi.
“Kita sepakat tidak ada lagi nanti cash transfer. Jadi semua cashless transaction. Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi. Jadi nanti kalau ada orang yang nyogok-nyogok, ya duitnya tidak bisa lagi dia taruh ke bank karena harus ada underline-nya,” jelasnya.
Mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi itu juga mengatakan pemerintah menargetkan proses roll out digitalisasi bansos pada minggu ketiga Oktober 2026. Saat itu, pemerintah berharap sekitar 80 persen prosesnya sudah selesai.
“Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” jelasnya.
Dia mengakui saat ini dalam melaksanakan program digitalisasi bansos masih menghadapi tantangan berupa permasalahan desil.
Luhut mengatakan penyaluran bansos melalui rekening akan diuji coba pada kuartal I 2027. Sementara itu, pemerintah akan menggunakan sisa waktu 2026 untuk menyelesaikan dan merapikan data penerima.
“Kalau didistribusikan kita uji coba nanti pada kuartal 1 tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib,” terangnya.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan sekitar 50 juta masyarakat nantinya berpotensi mengakses portal digitalisasi bansos.
Pemerintah akan melakukan stress test dan load test untuk memastikan sistem mampu melayani masyarakat sekaligus menjaga keamanan data.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah jika terdapat kesalahan data penerima bansos. Mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat melakukan perbaikan data secara bertahap.
“Secara sistem, mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki. Mudah-mudahan, Oktober data sudah bisa jauh lebih siap. Sistem, infrastruktur sudah lebih siap. Dan masyarakat juga sudah bisa lebih siap juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan data,” tutupnya.