Serapan Anggaran Rendah, Appi akan Evaluasi OPD

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjadikan percepatan serapan anggaran sebagai fokus utama sepanjang Juli 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan dipanggil dan dievaluasi untuk memastikan realisasi belanja daerah berjalan sesuai target.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan perputaran uang di masyarakat melalui pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Appi menegaskan anggaran yang sudah dialokasikan tidak boleh mengendap terlalu lama. Menurutnya, belanja pemerintah harus segera direalisasikan agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha.

“Belanja pemerintah harus cepat digelontorkan supaya perputaran ekonomi di masyarakat bisa berjalan. Selama bulan Juli ini saya akan panggil satu per satu OPD untuk melihat seperti apa realisasi belanjanya, apa kendalanya, dan kenapa belum dilaksanakan jika memang masih rendah,” kata Appi dikutip, Kamis (9/7/2026).

Evaluasi tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkot Makassar memetakan perangkat daerah yang memiliki serapan anggaran rendah. Dengan begitu, berbagai hambatan yang menghambat pelaksanaan program dapat segera diselesaikan sebelum memasuki Agustus.

Meski demikian, Appi menegaskan rendahnya serapan anggaran tidak selalu disebabkan kinerja OPD yang buruk. Sejumlah proyek strategis, kata dia, masih terkendala persoalan teknis hingga masalah hukum yang membuat pelaksanaannya belum dapat berjalan maksimal.

Salah satu contohnya adalah proyek penataan Lapangan Karebosi yang hingga kini belum bisa dilanjutkan sesuai rencana. Proyek tersebut masih menghadapi persoalan hukum yang harus dituntaskan terlebih dahulu.

“Karebosi seharusnya sudah jalan, tetapi masih ada persoalan hukum yang harus diselesaikan. Bagaimana mau dilanjutkan kalau masalah hukumnya belum selesai. Hal-hal seperti ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Appi memastikan pemerintah kota akan terus mengawal penyelesaian berbagai hambatan tersebut agar program pembangunan tidak tertunda dan serapan anggaran tetap dapat dipacu.

Menurutnya, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Semakin cepat anggaran dibelanjakan, semakin besar pula dana yang beredar dan dinikmati masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan.

“Anggarannya sudah ada, tinggal dijalankan. Semakin banyak anggaran yang dibelanjakan pemerintah, semakin besar serapan yang diterima masyarakat dan semakin kuat perputaran ekonomi,” tegasnya.