Pemkab Maros Kejar Sisa Target PAD Rp234,9 M

MAROS, PEDOMANMEDIA - Upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menjadi perhatian serius. Hingga April 2026, realisasi PAD tercatat mencapai Rp112 miliar atau sekitar 32,33 persen dari total target tahun ini sebesar Rp347 miliar.

Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar sisa target sekitar Rp234,9 miliar.

Perkembangan tersebut dibahas dalam rapat evaluasi PAD yang berlangsung di Ruang Marusu pada Selasa, 12 Mei 2026. Dalam rapat itu, berbagai sektor penerimaan daerah dievaluasi, termasuk capaian pajak dan kontribusi sejumlah organisasi perangkat daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M. Ferdiansyah, menjelaskan bahwa sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejauh ini baru terealisasi Rp4,3 miliar dari target Rp41 miliar. 

Dari seluruh kecamatan, Kecamatan Camba mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 23,90 persen atau Rp41,8 juta dari target Rp175 juta. Sebaliknya, Kecamatan Mandai masih menjadi wilayah dengan capaian paling rendah. 

“Realisasi PBB di Mandai baru mencapai 1,59 persen atau Rp334 juta dari target sekitar Rp21 miliar,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, meminta seluruh kecamatan lebih serius mengoptimalkan potensi penerimaan pajak di wilayah masing-masing. Ia menilai masih terdapat sejumlah wilayah yang capaian penerimaannya jauh dari target yang telah ditetapkan. 

“Masih ada kecamatan dengan capaian sangat minim, tolong dicek,” ujarnya.

Selain sektor PBB, rapat evaluasi juga mencatat adanya peningkatan capaian PAD dari sejumlah OPD. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi OPD dengan realisasi tertinggi, yakni mencapai 69 persen atau Rp883 juta dari target Rp1,2 miliar.

 Dinas Lingkungan Hidup menyusul dengan capaian 56 persen atau Rp142 juta dari target Rp250 juta, sementara Dinas Kesehatan mencatat realisasi sekitar Rp10 miliar atau 34 persen dari target Rp30 miliar.

Di sisi lain, capaian terendah masih berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang baru mencapai 19,12 persen atau Rp831 juta dari target Rp4,3 miliar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga masih berada di bawah target dengan capaian sekitar 19,9 persen atau Rp129 juta dari target Rp650 juta.

Dalam evaluasi tersebut juga terungkap adanya usulan penyesuaian target sewa Barang Milik Daerah (BMD) dari sektor pertanian. Hal itu dipicu oleh kondisi alat pertanian yang kerap mengalami kerusakan serta terbatasnya biaya operasional untuk mendukung penggunaannya. 

“Tadi juga pertanian minta diturunkan target sewa BMD karena alatnya selalu rusak dan tidak ada biaya operasional,” pungkasnya. (*)