Demokrat Sesalkan Rospita Mangkir: Harusnya Gesekan Politik Sudah Selesai

TATOR, PEDOMANMEDIA - Partai Demokrat menanggapi ketidakhadiran Rospita Napa dalam konsolidasi perdana Bupati Tator Theofilus Allorerung, Senin kemarin. Demokrat menilai ketidakhadirannya bisa menimbulkan banyak penafsiran.

"Momen inikan penting. Harusnya semua kepala OPD hadir. Apalagi pidato pertama bupati tentang visi, misi dan program yg harus digenjot, sehubungan dengan percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi," ujar anggota DPRD Tator dari Partai Demokrat Kristian HP Lambe, Selasa (2/3/2021).

Menurut Kristian, sebagai kepala OPD, harusnya Rospita menunjukkan loyalitas. Justru ketidakhadirannya bisa ditafsirkan negatif.

"Orang bisa saja menganggap bahwa gesekan politik belum selesai. Padahal seharusnya semua sudah berakhir. Tidak ada lagi sekat atau jarak," terang Kristian.

Rapat paripurna istimewa yang digelar di gedung DPRD Tana Toraja, Senin (1/3/2021), tidak dihadiri Kadis Pariwisata Rospita Napa'. Rospita satu-satunya kepala OPD yang tidak nampak di rapat itu.

Rapat ini sekaligus hari pertama pasangan Bupati Theofilus Allorerung-Zadrak Tombeg (TheZa) berkantor. Selain rapat istimewa, pertemuan ini juga ajang konsolidasi eksekutif dan legislatif.

Rospita adalah istri mantan Bupati Tator Nicodemus Biringkanae yang tumbang di pilkada lalu. Rospita Napa sempat menjadi sorotan di masa kampanye pilkada lalu. Ia dilaporkan ke KASN karena terlibat aktif dalam mengampanyekan suaminya.

Kemenpan RB melayangkan teguran kepada Rospita namun tidak diketahui tindak lanjutnya. Di Pilkada 2020, suami Rospita yang berpasangan kembali dengan Victor Datuan Batara ditumbangkan pasangan Theo-Zadrak.

Kristian mengatakan, kehadiran bupati dan wakil bupati bersama ketua TP PKK merupakan ajang silaturahmi dengan seluruh pejabat di lingkungan birokrasi dan disaksikan oleh masyarakat Tana Toraja lewat TV kabel. Tidak pantas kalau masih ada pejabat yang tidak hadir.

Ia pun meminta bupati agar mengevaluasi kinerja OPD-OPD malas dan tidak produktif. Kata Kristian kepala OPD yang mengganggu kinerja pemerintahan sebaiknya diganti.