Appi Ingatkan OPD Soal SAKIP: Tak Boleh Sekadar Formalitas Administratif

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama dalam mentransformasi kinerja jajarannya. Ia ingin seluruh program berjalan lebih terukur, transparan, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Appi saat membuka kegiatan implementasi SAKIP di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (14/4/2026) siang.

Kegiatan yang diinisiasi Bagian Organisasi Pemkot Makassar itu mengangkat tema penguatan SAKIP sebagai instrumen transformasi kinerja menuju Makassar berdampak.

SAKIP sendiri merupakan rangkaian sistem yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja secara terintegrasi di instansi pemerintah. 

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan setiap program berorientasi pada hasil nyata (outcome).

Penerapan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Regulasi ini menjadi landasan agar penggunaan anggaran negara selaras dengan tujuan pembangunan dan reformasi birokrasi.

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar rutinitas administratif atau formalitas birokrasi. Lebih dari itu, SAKIP merupakan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan yang harus mampu menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat.

“SAKIP ini bukan sekadar teori atau laporan di atas kertas. Ini adalah bagaimana sistem pemerintahan kita berjalan dan benar-benar memberikan dampak langsung,” ujarnya.

Ia menekankan, keberhasilan implementasi SAKIP tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem yang dibangun.

Namun juga sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran perangkat daerah dalam menjalankannya secara konsisten.

Menurutnya, sistem yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa diiringi kesungguhan dalam pelaksanaan di lapangan.

“Sebagus apa pun sistem yang kita miliki, kalau tidak dijalankan dengan komitmen, maka tidak akan memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.

Appi menyebut terdapat dua kunci utama dalam penguatan SAKIP, yakni penerapan sistem yang tepat serta komitmen kuat dalam implementasi. Ia bahkan menegaskan pelaksanaan SAKIP bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Lebih lanjut, ia meminta seluruh kepala SKPD bertanggung jawab penuh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian kinerja di unit kerja masing-masing. Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi program atau kegiatan yang berjalan tanpa arah dan kontribusi yang jelas terhadap pembangunan daerah.

“Setiap program harus punya tujuan yang jelas dan terukur. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak memberikan dampak nyata,” tegasnya.

Selain itu, Munafri meminta kesinambungan sistem birokrasi tetap dijaga di tengah pergantian pejabat. Ia menegaskan sistem yang telah dibangun harus tetap berjalan dan terus ditingkatkan demi menghasilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu.

“Boleh orangnya berganti, tetapi sistem harus tetap berjalan. Ini adalah proses berkelanjutan yang harus terus kita jaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Appi juga mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Bagian Organisasi.

Koordinasi ini dinilai penting untuk memastikan implementasi SAKIP berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, sekaligus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan secara menyeluruh.