TORUT, PEDOMANMEDIA - Komisi III DPRD Toraja Utara, Julianto Mapaliey, meminta penghentian pembentukan panitia di setiap arena adu kerbau di upacara adat Toraja atau Rambu Solo'. Alasannya, pembentukan panitia tersebut dianggap menggeser makna adat Toraja.
Ia ingin makna adat tetap terjaga dan tidak terkomersialisasi.
"Saya kurang setuju kalau dibentuk panitia adu kerbau. Contoh, orang dari Utara ke Mengkendek (selatan) jadi panitia. Itu kesannya lain," kata Mapaliey saat RDP antara pihak BPS GT dengan sejumlah tokoh adat di Gedung DPRD Torut, Senin (30/3).
Dengan demikian, Mapaliey berharap agar para tokoh agama, adat, pemuda, pemerintah daerah bergandengan tangan untuk menata adat dan budaya. Terutama tradisi adu kerbau.
Diketahui, dua pekan ini, persoalan adu kerbau di Toraja Utara jadi sorotan publik.
BERITA TERKAIT
-
Tak Disetujui DPRD, Studi Banding Kepsek se-Torut ke Luar Negeri Batal
-
DPRD Torut Minta APH Usut Dugaan Penggunaan Dana BOS untuk Kampanye Ombas-Marthen
-
Usai Aksi Demo Kepsek dan Guru, DPRD Torut akan Panggil Kadis Pendidikan
-
Hari ini Giliran Kepsek dan Guru Geruduk Gedung DPRD Toraja Utara
-
DPRD Torut Tuding Bupati Yohanis Bassang Ada di Belakang Aksi Massa Bayaran