Pengusaha Toraja Duga Ada Peran Mafia di Bisnis Kerbau Antarpulau, Mentan Diminta Turun Tangan

TORAJA, PEDOMANMEDIA - Bisnis kerbau di Toraja memang lagi menjanjikan, terutama karena upacara adat kematian yang membutuhkan banyak kerbau. Tapi, beberapa pedagang kerbau asal Toraja sedang mengalami kesulitan dan kerugian cukup besar karena kerbau mereka tertahan di beberapa daerah selama berbulan-bulan, termasuk di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu terjadi akibat kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengeluarkan surat edaran pembatasan lalu lintas kerbau dalam hal mencegah penyebaran penyakit hewan Lumpy Skin Disease (LSD). Ironisnya, di tengah pembatasan itu, ada pihak yang ikut bermain untuk kepentingan bisnis sendiri.

Salah satu pengusaha kerbau asal Toraja, inisial BC, membongkar bahwa terkesan ada peran mafia dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembatasan lalu lintas kerbau antarprovinsi.

"Lockdwon cukup lama diberlakukan, bahkan sudah berjalan bertahun-tahun di Sumatera dan Jawa. Dampaknya, kerbau kami tertahan di Sumatera dan Jawa berbulan-bulan. Padahal hasil swab kerbau kami negatif atau sehat. akibatnya kami mengalami kerugian cukup besar. Sementara pengambilan kerbau dari daerah NTT, NTB dan Papua bebas masuk Sulsel," ungkap BC kepada PEDOMANMEDIA, Minggu, 1 Maret 2026.

BC mencurigai ada pihak-pihak yang memanfaatkan kebijakan pembatasan lalu lintas kerbau antarprovinsi untuk kepentingan bisnis sendiri,

"Kami orang Toraja kebanyakan mengambil kerbau dari pulau Sumatera dan Jawa. Pulau ini terkesan sengaja dikancing biar orang Toraja kesulitan berbisnis kerbau. Sementara NTT dan NTB aman-aman saja karena di , situ banyak suku lain berbisnis kerbau," terang BC.

"Bahkan pernah ada orang bilang, kalian orang Toraja tidak perlu terlibat bisnis kerbau antarpulau. Cukup orang Toraja jual beli di Pasar Bolu saja. Bayangkan itu. Ngerinya permainan," tutur BC.

Dengan demikian, sejumlah pengusaha kerbau asal Toraja berharap Menteri Pertanian Amran Sulaiman turun tangan memecah persoalan tersebut.

Dikonfirmasi, Kabid Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Sri Yanti Haruni mengatakan, pulau Sumatera dan Jawa adalah daerah zona merah. Artinya daerah tersebut masih ditemukan adanya penyakit hewan LSD. Sementara pulau NTT dan NTB bebas LSD.

"Ada namanya status wilayah, bahwa status wilayah Sulsel itu adalah daerah hijau. Hijau artinya tidak ada penyakit LSD. Terus, daerah yang akan memasukkan kerbau itu adalah daerah merah (pulau Sumatera dan Jawa). Artinya, daerah itu, kasus masih ada terus," jelas Sri Yanti.

"Asal bapak tahu. Ada namanya analis risiko. Soal hasil swab menyatakan bahwa kerbau dari Sumatera itu sehat, hasil swab tidak menjamin," ucap Sri.