Karta Jayadi Ajukan Kasasi, Kuasa Hukum Mantan WR II UNM: Legal Standingnya Cacat

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Upaya hukum kasasi yang ditempuh oleh Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) nonaktif, Karta Jayadi melalui Kuasa Hukumnya karena kalah dalam putusan tingkat banding PT TUN Makassar atas perkara sengketa administrasi tentang pemberhentian Wakil Rektor II UNM ditanggapi oleh Kuasa Hukum Mantan WR II, Khaeril Jalil. Khaeril menilai legal standing kasasi yang diajukan Karta cacat.

"Kalau bicara mengenai upaya hukum Kasasi yang diambil oleh Karta dalam perkara ini, merupakan hal yang wajar dan tentunya kami tetap hargai, namun secara etika sangat disayangkan. Sebab Prof Karta sudah dinonaktifkan sebelumnya sebagai Rektor UNM," jelas Khaeril.

Karta dinonaktifkan sebagai Rektor sejak 3 November 2025. Ia digantikan oleh Prof Farida sebagai Pelaksana Harian (Plh) Rektor kemudian ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) oleh Mendikti sejak tanggal 23 Januari 2026.

"Dengan demikian, maka secara etika pemerintahan, seharusnya Karta melakukan koordinasi dengan Plt. Rektor dalam melakukan tindakan upaya hukum. Sebab dalam perkara ini, Karta bertindak sebagai Rektor, bukan atas nama pribadi," paparnya.

Menurut Khaeril, secara hukum, Prof Karta tidak punya kapasitas lagi bertindak untuk dan atas nama serta mewakili institusi UNM. Maka tentunya, kuasa yang diberikan oleh Karta kepada Kuasa Hukumnya harus direvisi atau dicabut kemudian Plt. Rektor yang memberikan kuasa baru jika ingin melakukan upaya hukum.

"Prof Farida itu kan, sudah ditetapkan sebagai Plt Rektor per tanggal 23 Januari 2026, kemudian Karta menyatakan kaksasi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Januari, sehingga seharusnya menggunakan surat kuasa baru oleh Plt Rektor untuk mengajukan Kasasi," terang Khaeril.

“Tapi ini tidak dilakukan, sehingga tindakan Karta kesannya tendensius untuk kepentingan pribadi dan tidak menghargai Plt. Rektor bahkan tindakan seperti ini terkesan membabi buta yang dapat mengorbankan institusi maupun mahasiswa,” tambahnya.

Oleh karena itu, Khaeril mendesak Kemendikti untuk segera turun tangan mengevaluasi hal tersebut agar tidak terjadi riak-riak atau polemik yang dapat menimbulkan konflik di tubuh institusi dan bisa merusak nama baik UNM.