Komisi III Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
Dia menegaskan itu sesuai dengan amanat undang-undang dan amanat reformasi.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakan, Polri adalah institusi vital sehingga harus tetap di bawah Presiden RI. Ia menyebut, posisi strategis Polri di bawah kepala negara adalah amanat konstitusi.
"Reformasi Polri sedang digodok. Tetapi kita ingin amanat konstitusi tetap diperjuangkan dan Polri harus tetap di bawah Presiden," kata Rikwanto dalam rapat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ia awalnya menyinggung reformasi Polri yang saat ini masih dibahas oleh tim dari pemerintah maupun Panja DPR RI. Dia menyebut Polri tidak perlu cemas dengan reformasi, terlebih posisi Polri di pemerintahan.
Ia menyebut saat ini merupakan momen Polri untuk berbenah. Ia berharap Polri bekerja meraih simpati masyarakat di tengah pembahasan reformasi Polri.
"Justru saat ini Polri harus tunjukkan sisi terbaik bagaimana melayani masyarakat, bagaimana menegakkan hukum. Tunjukkan Polri betul-betul bagus dalam bekerja dan pada akhirnya bisa mendapat simpati masyarakat dan dicintai masyarakat. Harapan dari kami jangan lemah, jangan terus goyah dalam tugas, dan juga satu lagi, ada penilaian masyarakat sering larut, sengaja dan tidak sengaja, suka tidak suka dalam kekuasaan. Ini koreksi dari masyarakat, hati-hati terjemahkan itu," ucap dia.
Rikwanto pun menyampaikan harapan agar posisi Polri tetap di bawah Presiden. Dia menegaskan itu sesuai dengan amanat undang-undang dan amanat reformasi.
"Terakhir harapan kita dari Fraksi Partai Golkar, Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung, ini amanat undang-undang, amanat reformasi yang kita tinggal laksanakan agar tugas-tugas ke depan lebih bisa lagi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar dia.
