Dikecam, Israel Tetap Ngotot Bangun Permukiman Yahudi di Tepi Barat

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Kabinet keamanan Israel menyetujui pembangunan 19 permukiman Yahudi baru di West Bank atau Tepi Barat. Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari komunitas internasional dan dinilai memperburuk konflik Israel dan Palestina.

Tepi Barat merupakan bagian dari wilayah Palestina menurut hukum dan pengakuan internasional, meskipun wilayah tersebut diduduki dan dikontrol Israel sejak 1967. PBB dan mayoritas negara, menilai Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan Palestina yang direncanakan menjadi bagian Negara Palestina, sementara Israel menyebutnya sebagai wilayah yang disengketakan.

Melansir The Guardian, persetujuan pembangunan, mendorong lonjakan jumlah permukiman baru menjadi 69 permukiman, dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah Israel untuk sekaligus mempercepat agenda perluasan wilayah yang dipimpin tokoh-tokoh sayap kanan dalam pemerintahnnya.

Kebijakan ini membuat jumlah permukiman Israel di Tepi Barat melonjak hampir 50 persen selama masa pemerintahan saat ini. Dari 141 permukiman pada 2022 menjadi 210 permukiman setelah persetujuan terbaru.

Sebagian dari permukiman yang disetujui merupakan pos-pos yang sebelumnya dibangun tanpa izin resmi dan kini dilegalkan secara retroaktif. Termasuk dua permukiman yang sempat dievakuasi pada 2005 dalam rencana pelepasan Israel dari Jalur Gaza.

Melansir The National News, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menjadi figur utama di balik pengesahan proposal tersebut dan secara terbuka menyatakan bahwa ekspansi permukiman ditujukan untuk menghalangi pembentukan negara Palestina yang merdeka.

"Di lapangan, kami menghalangi pembentukan negara teror Palestina. Kami akan terus mengembangkan, membangun, dan mendiami tanah warisan leluhur kami, dengan keyakinan pada keadilan jalan yang kami tempuh," ujar Bezalel Smotrich, dikutip dari The National News.

Langkah Israel ini menuai kecaman dari negara-negara Arab. Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Arab Saudi menilai pembangunan permukiman baru sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Tak hanya itu, langkah ini juga bisa kembali menjadi sengketa dan hambatan serius bagi penyelesaian dua negara.

Gelombang kritik juga datang dari Eropa dan Amerika Utara. Berdasarkan laporan The Guardian, sebanyak 14 negara, termasuk Inggris, Kanada, dan Jerman, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keputusan Israel dan memperingatkan risiko meningkatnya ketidakstabilan regional.

Negara-negara tersebut menilai bahwa perluasan permukiman, berpotensi merusak upaya internasional untuk mendorong fase kedua gencatan senjata Gaza. Tak hanya itu, hal ini juga mengancam prospek perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.

"Kami menyerukan kepada Israel untuk membatalkan keputusan ini, serta perluasan permukiman. Tindakan sepihak semacam itu, sebagai bagian dari intensifikasi kebijakan permukiman yang lebih luas di Tepi Barat, tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga berisiko memicu ketidakstabilan," isi pernyataan bersama yang dirilis oleh negara-negara tersebut.

Di sisi lain, pembangunan permukiman juga berlangsung di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat. Termasuk serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan operasi militer Israel yang intensif sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023.

Dengan terus bertambahnya permukiman Israel di wilayah pendudukan, tekanan diplomatik terhadap Tel Aviv, Israel diperkirakan akan semakin menguat, sementara peluang pembentukan negara Palestina kian menyempit di tengah maraknya konflik politik dan keamanan yang belum mereda.