JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Pengusaha menyambut kebijakan kredit pemilikan rumah (KPR) 0% yang mulai berlaku Maret nanti. Relaksasi ini diyakini akan mendongkrak progres di sektor properti.
"Sebenarnya kebijakan ini yang lama dinantikan. Karena kondisi daya beli memang anjlok. Kita harapkan dengan stimulus itu properti bisa bangkit lagi," terang Anthon Hadiwijaya, pengembang properti, Minggu (21/2/2021).
Relaksasi KPR berupa DP 0% diberlakukan bulan depan bersamaan dengan stimulus pajak barang mewah PPNBM pada mobil.
Kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah mendorong kembali daya beli.
Kata Anthon, dengan relaksasi KPR akan terlihat pengaruhnya 6 sampai 12 bulan ke depan. Kemungkinam stimulus ini bisa terlihat pada properti skala menengah ke bawah.
Diharapkan, pengembang akan menyelesaikan banyak perumahan yang mangkrak sejak 2020. Selanjutnya menurut Anthon, pengembang harus lebih berani berinvestasi.
"Terutama pada perumahan skala menengah ke bawah. Karena tingkat kebutuhan pada kelompok ini sangat tinggi. Ini akan lebih terbuka lagi dengan adanya stimulus KPR," katanya.
Sektor properti mencapai titik transaksi paling rendah dalam setahun terakhir. Pengusaha mulai khawatir pandemi yang berkepanjangan akan mematikan banyak pengembang.
Menurut Anthon, setahun terakhir transaksi properti sama sekali tak punya progres. Terutama properti skala besar yang kehilangan market.
"Kondisinya mulai memburuk sejak Juni. Transaksi sangat sulit. Setelah Oktober sama sekali tak ada progres karena kita memasuki masa resesi. Market kita seperti hilang," paparnya.
Pengusaha properti juga mengakui setelah setahun, belum terlihat sektor ini bakal bergairah lagi.
"Properti adalah sektor paling terpukul. Pas pandemi, kita juga kena resesi. Daya beli masyarakat menurun sangat tajam," ujar Suyuti Badaruddin, pengusaha properti Sulsel.
Sebelumnya Suyuti menyampaikan properti mengalami kejatuhan sejak awal April 2020. Padahal di akhir kuartal IV 2019 properti mencatat progres sangat menggembirakan.
Pada real estate kelas menengah terjadi kenaikan melebihi empat tahun terakhir. Tapi kebangkitan itu kata Suyuti tak bertahan lama. Setelah PSBB pada April 2020, konsumen mulai menahan transaksi.
"Persis Oktober 2020 kita resesi. Di sini puncak kejatuhan properti. Sebenarnya konsumen masih punya keinginan membeli. Masih besar. Karena kebutuhan perumahan di Sulsel cukup tinggi. Tapi kebanyakan konsumen menahan dana mereka. Menunggu sampai situasi membaik," paparnya.
Kendala utama sulitnya kebangkitan properti karena relaksasi sektor ini memang nyaris tak ada. Terutama pada kelunakan KPR perbankan. Di mana konsumen pada situasi pandemi membutuhkan banyak program stimulus.
Sebelumnya pemerintah memastikan tak menaikkan tarif dasar listrik di kuartal I 2021. Ketetapan ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi.
Kalangan pengusaha menyambut baik keputusan itu. Hanya saja penundaan kenaikan diharapkan bisa lebih panjang untuk merangsang normalisasi dunia usaha.
"Kami rasa tidak cukup kalau hanya sampai kuartal I. Kalau di kuartal II ada kenaikan akan memengaruhi situasi dunia usaha. Karena ekonomi belum sepenuhnya pulih di kuartal II," terang Suyuti.
Suyuti mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional butuh waktu panjang. Untuk mendorong kebangkitan semua sektor, harus ada ada stimulus pada tarif dasar listrik dan BBM.
Setidaknya kenaikan TDL ditahan hingga akhir semester dua 2021. Begitu juga BBM proses penyesuaian harga harus ditunda sampai efek pandemi tak lagi memengaruhi ekonomi.