Menteri PU Dody Hanggodo Minta Tambahan Anggaran Rp68 Triliun
Dari tambahan anggaran yang diajukan, sekitar Rp65 triliun dialokasikan untuk program teknis seperti preservasi jalan, irigasi, swasembada pangan.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp68 triliun tahun depan. Dody menyebutkan, sektor infrastruktur masih membutuhkan anggaran besar di berbagai wilayah di RI.
"Dari estimasi kebutuhan infrastruktur kita masih butuh tambahan Rp68 triliun di 2026. Sektor infrastruktur kita butuh suntikan terutama jalan dan jembatan," terang Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dody mengatakan, sejatinya pagu indikatif anggaran Kementerian PU untuk 2026 sudah ditetapkan sebesar Rp 70,86 triliun sejak 15 Mei 2025 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas. Namun, jumlah itu dinilai belum cukup.
Dari tambahan anggaran yang diajukan, sekitar Rp 65 triliun dialokasikan untuk program teknis seperti preservasi jalan, irigasi, swasembada pangan, dan pembangunan sekolah rakyat. Sisanya sekitar Rp 3,6 triliun untuk dukungan manajemen, termasuk belanja pegawai dan operasional.
"Kita akan memfokuskan diri pada preservasi jalan, dan juga di dalam irigasi, karena termasuk salah satu topoksi yang diberikan kepada kami untuk bisa tetap mendukung arahan dari Pak Presiden untuk swasembada dan ketahanan pangan," jelasnya.
Secara rinci, program teknis yang akan dibiayai antara lain swasembada pangan Rp 4,92 triliun, kontrak tahun jamak Rp 12,01 triliun, sekolah rakyat Rp 10 triliun, daerah otonomi baru Rp 1,77 triliun, optimalisasi operasi Rp 6,03 triliun, padat karya Rp 3,98 triliun, darurat bencana Rp 550 miliar, hingga pengadaan lahan Rp 2,49 triliun.
Selain itu, dialokasikan juga untuk kegiatan baru Rp 17,62 triliun, pinjaman dalam & luar negeri Rp 2,26 triliun, serta dukungan teknis pusat dan balai Rp 3,51 triliun.
Untuk belanja manajemen, Rp 2,84 triliun akan digunakan untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai seiring adanya tambahan CPNS & PPPK tahun 2025. Sisanya Rp 760 miliar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit-untit organisasi Kementerian PU.
Dody berharap tambahan anggaran ini bisa mendapat persetujuan DPR agar target pembangunan di sektor pekerjaan umum bisa tetap berjalan maksimal di tahun 2026.
