Belanja Dana BOS SDN 09 Bittuang Tator tak Transparan, Inspektorat Diminta Lakukan Audit
Andarias mengaku akan memanggil Kepsek SDN 09. Ia akan meminta klarifikasi mengenai hal itu.
TATOR, PEDOMANMEDIA - Sejumlah pihak meminta Inspektorat melakukan audit terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 09 Bittuang, Kabupaten Tana Toraja. Belanja dana BOS SDN 09 Bittuang dinilai tak transparan.
"Di SDN 09 Bittuang itu ada biaya rapat dengan tokoh masyarakat, dalam hal itu komite dan orang tua siswa. Kemudian ada juga anggaran penyampaian penggunaan dana BOS. Namun semuanya tidak terlihat. Ini tidak tersalur secara transparan. Karena itu kita minta Inspektorat segera melakukan audit," ujar salah seorang anggota komite sekolah, Selasa (27/5/2025).
Ia menyebutkan, penggunaan dana BOS SDN 09 Bittuang tidak dilakukan secara terbuka. Akibatnya, banyak mata anggaran yang tidak terdistribusi sebagaimana mestinya.
"Perlu segera ada langkah langkah dari Inspektorat. Kami yakin ada ketimpangan dalam penggunaan BOS," jelasnya.
Sementara itu Kepala SDN 09 Bittuang Polina Mallawa mengaku tidak tahu menahu terkait penggunaan dana BOS di sekolahnya. Ia menyebut, teknis penganggaran diserahkan kepada bendahara.
"Saya tidak tahu menahu itu. Bendahara yang tahu itu. Tapi bendahara saya masih sakit nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan anggaran dana BOS nanti kalau bendahara saya sudah sembuh ya," kata Polinan, kemarin.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Tana Toraja Andarias Lebang menyayangkan Kepala SDN 09 Bittuang yang tidak tahu terkait penyaluran dana BOS. Menurutnya, kepsek adalah penanggung jawab teknis. Sehingga wajib tahu mengenai belanja dana BOS.
"Tidak benar itu kalau seorang kepala sekolah tidak tahu penggunaan anggaran, karena yang bertanggung jawab di sekolah itu kepala sekolah," kata Andarias.
Andarias mengaku akan memanggil Kepsek SDN 09. Ia akan meminta klarifikasi mengenai hal itu.
"Nanti saya panggil soalnya saya masih di Palopo. Sabar dulu ya mengenai dengan tidak dipasangnya papan informasi penggunaan anggaran dana bos itu salah besar. Anggarannya ada itu. Kalau ada sekolah yang tidak pasang itu salah karena ada anggarannya," tegas Andarias.
