4 Pekan Jam Malam, Epidemiolog Sebut Kasus Corona tak Menurun di Makassar

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Empat pekan pemberlakuan jam malam di Makassar, tak memberi efek berarti pada penurunan kurva Corona. Makassar masih mencatat penambahan kasus mengkhawatirkan.

"Belum ada penurunan kasus. Sejak PPKM dan pembatasan jam malam belum banyak perubahan. Bahkan kasus masih terus bertambah," ujar Ketua Tim Epidemiolog Universitas Hasanuddin, Ansariadi, Selasa (2/2/2021).

Jam malam diberlakukan sejak 24 Desember. Kebijakan ini telah diperpanjang tiga kali dan akan berakhir pada 9 Februari nanti.

Menurut Ansariadi, jam malam telah melalui dua formulasi. Awalnya dibatasi hingga pukul 19.00, lalu dilonggarkan pukul 22.00. Sejauh ini tidak terlihat adanya perubahan signifikan. Dalam tiga pekan kasus harian tetap tinggi.

Ansariadi menilai, tidak ada dampak berarti dalam pemberlakuan PPKM.

Presiden Joko Widodo kemarin juga ikut menyoroti PPKM. Ia menilai "jam malam" dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tak efektif mencegah laju pandemi. Kepala negara meminta kebijakan ini dikaji ulang.

"Butuh formulasi baru karena terbukti apa yang ditempuh sejauh ini tak efektif (PPKM). Harus ada kajian ulang agar Covid bisa ditekan," terang Jokowi.

Menurut Jokowi, PPKM tidak berhasil menekan mobilitas masyarakat. Selama beberapa pekan berlakunya kebijakan ini, tidak ada penurunan mobilitas. Jam malam juga tidak banyak dipatuhi.

Jokowi menyoroti lemahnya pengawasan.

Ia menilai pengawasan tidak efektif. Sehingga pembatasan tidak terlihat dipatuhi masyarakat.

"Ini masalah konsistensi pengawasan. Pengawasan lemah sehingga terlihat PPKM tak efektif," katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menilai, jam malam cukup terlihat hasilnya. Ia mengklaim ada penurunan meski masih kecil.

"Sudah kelihatan menurun, baik korban meninggal maupun yang terpapar. Tapi angkanya kecil. Saya kira ini prokes harus lebih ketat," ujarnya.

Rudy akan mengkaji setelah 9 Februari nanti. Jika hasil PPKM cukup baik, maka akan dilanjutkan. Namun bisa saja ada formulasi baru yang lebih efektif jika kebijakan ini dinilai tak berdampak.