Isu Mutasi di Pemkab Wajo Jelang Pilkada Diduga Sarat Kepentingan Politik
Isu mutasi di lingkup pemerintahan, dari tingkat Camat hingga Kepala Dinas mengganggu pelayanan publik.
WAJO, PEDOMANMEDIA - Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Bela Rakyat menggelar aksi di DPRD Wajo pada Senin (14/10/2024) untuk menyoroti isu mutasi yang diduga sarat kepentingan politik di Pemkab Wajo menjelang Pilkada.
Koordinator aksi, Herianto Ardi menyoroti bahwa mutasi di lingkup pemerintahan, dari tingkat Camat hingga Kepala Dinas mengganggu pelayanan publik.
"Informasi kami dapat, isu mutasi tingkatan camat sampai kadis sudah lama bergulir, pertanyaan kami apa urgensinya sehingga sangat tergesa-gesa melakukan mutasi ini," ujar Harianto Ardi.
Selain itu Herianto juga menyoroti perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Plt Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) yang menurutnya sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh regulasi kepegawaian.
Kata dia sesuai dengan Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek Kepegawaian, dikatakan PNS yang ditunjuk sebagai PLT melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.
"Tapi ini sudah dua kali menjabat, Pj Bupati masih memperpanjang yang seharusnya sudah diganti oleh pejabat lain," Ketusnya.
Diapun berharap aspirasi mereka DPRD bisa difasilitasi dan kebijakan Pj Bupati bisa dirembukkan.
"Selain aspirasi hari ini, kami juga akan menyampaikan hal ini ke Kemendagri. Karena ini menjadi tanda tanya jika Pj Bupati masih memaksakan mutasi," tambahnya.
Ia menilai dengan melakukan mutasi di detik detik terakhir jadwal tahapan Pilkada berpotensi menimbulkan kegaduhan.
"Seharusnya Pj Bupati mengurus bagaimana Pilkada berjalan damai bukan mengurus mutasi," tukasnya.
Sementara itu Tim penerima aspirasi DPRD Wajo, H. Risman mengatakan masalah penunjukan Plt Kepala Disdikbud dan Plt Kepala Disporapar sudah pernah dibahas oleh DPRD dan Pemkab Wajo.
lanjut Risman DPRD dan Pemkab Wajo yang diwakili oleh Sekda dan Kepala BKPSDM telah mencapai kesepahaman untuk mengkomunikasikannya kembali dengan Pj Bupati Wajo.
"Kami akan kembali mengkomunikasikan masalah ini dengan Pemkab Wajo, Termasuk isu mutasi ini," ujarnya.
